Sejak menjadi negara pada 1957, Malaysia dipimpin oleh koalisi partai yang sama, yaitu Barisan Nasional.
Meski popularitasnya merosot, Barisan Nasional yang dinakhodai Perdana Menteri Najib Razak diyakini banyak pihak bakal kembali menang.
Namun, hasil resmi menunjukkan bahwa perolehan suara Barisan Nasional tidak cukup untuk menjadi pemenang. Hasil ini mengejutkan semua pengamat.
Mengapa Barisan Nasional kalah?
Sebagian besar karena faktor ekonomi. Biaya hidup sehari-hari telah melesat dan pemerintah justru menerapkan pajak barang dan jasa yang baru.
Faktor lainnya yang berkontribusi pada kekalahan koalisi berkuasa adalah korupsi. Najib Razak menggagas pembentukan 1MDB, dana umum untuk mendorong ekonomi nasional.
Akan tetapi, dana itu kemudian diduga digunakan untuk membiayai gaya hidup sejumlah orang, termasuk pejabat negara.
Pada Juli 2015, Jaksa Agung Malaysia kala itu, Abdul Gani Patail, mengaitkan sumbangan sebesar US$681 juta (setara hampir Rp10 triliun) yang diterima Najib melalui rekening pribadinya dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang bersangkut paut dengan 1MDB.
Najib membantah telah terlibat korupsi, namun 1MDB masih diselidiki beberapa negara, termasuk AS, sehingga reputasi Malaysia tercemar akibat skandal tersebut.
Dua tahun lalu, pria yang memimpin Malaysia pada 1981-2003 ini mengaku "malu" dengan tuduhan korupsi yang melanda pemerintah sehingga dia meninggalkan Barisan Nasional dan bergabung dengan kubu oposisi Pakatan Harapan.
Kemudian, pada Januari lalu, dia menegaskan akan menantang Najib—mantan anak didiknya—pada pemilihan umum. Saat itu dia mengatakan bahwa dirinya yakin menang "kecuali Najib curang".
Dan, saat pemilu berlangsung, ada banyak tuduhan kecurangan. Sejumlah orang mengaku tidak mendapat kertas suara dan pemerintah menata ulang sejumlah wilayah pemilihan sedemikian rupa sehingga, menurut beberapa pengamat, hal itu akan membantu mereka meraih kemenangan.
Pemerintah juga memberlakukan aturan yang membuat warga Malaysia bisa dipenjara apabila membagikan "berita bohong".
Beberapa orang menduga itu adalah cara koalisi berkuasa untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Mahathir pun sempat dituduh menyebar hoaks melalui aturan tersebut.
Para pendukung oposisi meluapkan kegembiraan setelah Pakatan Harapan merebut suara mayoritas.
Apa yang terjadi sekarang?
Pada Kamis (10/05), Najib menyatakan bahwa dirinya menerima "keputusan rakyat". Namun, dia juga mengatakan perdana menteri selanjutnya haruslah sosok yang meraih kepercayaan para anggota parlemen.
Mahathir hampir bisa dipastikan merupakan sosok tersebut, namun karena usianya, dia berjanji akan menyerahkan kekuasaan dalam dua tahun mendatang.
Keputusan Mahathir tersebut boleh jadi mendatangkan kejutan lain, karena perdana menteri berikutnya boleh jadi adalah Anwar Ibrahim pria yang pernah dia pecat dan kini mendekam di penjara.
Mahathir berjanji akan membebaskan Anwar Ibrahim sehingga dia bisa kembali masuk dalam dunia politik. (bbc)
Selamat kepada rakyat Malaysia yg sdh jatuhkan pilihan kepada Partai/Pemimpin yg : 1) anti korupsi, dan 2) utamakan kedaulatan drpd sekedar investasi.
— Muhammad Said Didu (@saididu) May 10, 2018