Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan tidak tahu ada perintah dari partainya untuk memberikan instruksi kepada Wakil Sekjennya Andi Arief, bicara di publik mengenai dugaan mahar politik dari Sandiaga Uno, yang diberikan untuk PKS dan PAN sebanyak Rp 500 miliar.
"Saya tidak pernah tahu, saya sendiri tidak pernah tahu ada perintah. Saya tidak boleh mengatakan tidak ada, tapi tidak tahu. Karena lain antara tidak ada dan tidak tahu.
Kalau yang namanya perintah partai itu kan apakah resmi atau bagaimana, saya tidak tahu saja. Itu kan urusan di DPP perintah seperti itu," ucap Amir kepada Liputan6.com, Selasa (14/8/2018).
Dia mengaku, sejauh ini belum ada sanksi yang diberikan untuk Andi Arief. Karena tidak ada indikasi pelanggarannya.
"Tergantung konteksnya. Sejauh ini saya tidak melihat indikasi ada pelanggaran yang dilakukan. Tapi kita lihat saja perjalanannya," ucap pria yang duduk sebagai Ketua Kehormatan Demokrat ini juga," ungkap Amir.
Dia pun meminta kepada semua pihak, untuk ingat bahwa Demokrat telah mengusung Prabowo. Alangkah baiknya soal ini jangan bergulir terus.
"Dan alangkah baiknya, hal seperti ini jangan bergulir, karena kontraproduktif untuk perjuangan kita ke depan. Apalagi, kita melihat sendiri, calon kita yang semula AHY itu sudah sangat ikhlas dan tidak mempersoalkan hal ini. Sudah berjiwa besar," tukas Amir.
Dia pun menjelaskan, ke depan, hal ini agar tidak terjadi. Untuk menjaga suasana tetal kondusif.
"Jadi ini menjadi, seharusnya kita semua mempedomani kondisi seperti ini, kondusif ke depan dalam memperjuangkan capres kita ini. Agar sukses dan berhasil," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam sebuah acara televisi, Andi Arief mengakui bahwa perkataan soal mahar tersebut diperintah partainya, Demokrat.
"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai bicara ini," jelas Andi. (ded)