Wasekjen Partai Demokrat blak-blakan memberi penjelasan terkait pernyataannya yang sempat menggegerkan publik ini.
Disampaikan Andi Arief melalui tayangan Kompas TV yang diunggah di YouTube, pada Senin (13/8/2018) Andi mengatakan mendapat perintah dari partainya.
Andi menyatakan bahwa apa yang ia kemukakan melalui akun Twitternya adalah perintah partai.
"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai untuk bicara ini," tegas Andi Arief via telewicara.
Usai memberi pernyataan itu, pembawa acara meminta klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Andi Arief bisa dipertanggung jawabkan.
"Anda yakin dengan pernyataan anda Pak Andi? Jadi apa yang anda yang ucapkan di Twitter, soal jenderal kardus, soal mahar 500 miliar itu adalah perintah partai untuk seorang Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyatakan ini di muka publik ? dan ini bisa dipertanggung jawabkan statement anda Pak Andi ?" tanya pembawa acara.
Andi Arief pun menegaskan jika pernyataan yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan.
"Bisa dipertanggung jawabkan, itu sikap resmi kami malam itu untuk mencegah agar tidak terjadi," jawab Andi Arief.
Lebih lanjut, pembawa acara kemudian menanyakan bagaimana isu mahar dan jenderal kardus itu bisa muncul.
"Ini diluar ekspektasi ketika anda mengakui ini diperintah partai, siapa yang memerintah anda, darimana kemudian isu ini bisa muncul di Demokrat? apa instruksi saat itu yang diberikan kepada anda, Pak Andi" tanyanya lagi.
"Pada waktu itu semua rame, sekitar 40-an orang, setelah pertemuan kecil ada pertemuan besar, jelaskan. Hasil rapat menyatakan bahwa kita kemukakan saja kepada publik," ujar Andi.
"Problem sebenarnya kenapa koalisi yang harusnya ideal dari awal 20 hari berjalan, tapi di dua hari menjelang pendaftaran tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, masalah-masalahnya kemukakan saja.
Saya kira itu apa yang saya sampaikan adalah masalah yang dihadapi dua hari menjelang pendaftaran capres dan cawapres," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, Andi Arief melalui kicauan Twitternya menyebut adanya politik transaksional yang melibatkan Sandiaga Uno, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Andi mengatakan jika Sandiaga telah memberikan uang sebesar Rp 500 miliar masing-masing kepada PKS dan PAN agar bersedia mendukung namanya sebagai cawapres Prabowo.
Kasus ini sempat membuat hubungan Demokrat dan partai oposisi pemerintah lainnya meretak, meski akhirnya mereka rujuk kembali dan saling mendukung di Pilpres 2019 dengan mengusung Prabowo dan Sandiaga Uno.
Kendati demikian, Andi tidak akan melanjutkan dugaan mahar ini ke ranah hukum.
Menurutnya, jika diteruskan ke ranah hukum, Sandiaga Uno dapat terindikasi suap karena masih menjabat wakil gubernur DKI bahkan pimpinan PAN-PKS bisa terlibat.
"Saya berniat baik, mencegah Pak Prabowo mengambil langkah salah. Jika ini saya teruskan ke ranah hukum, Sandi Uno bisa terindikasi suap karena masih menjabat wagub dan Pimpinan PAN-PKS bisa terlibat. Ini sudah jadi pengetahuan publik."
"Soal Mahar entah dalam bentuk penaklukan atau kampanye sudah diakui Sandi Uno, Pimpinan PAN dan PKS yang telah menghujat saya tak perlu minta maaf pada saya, tapi saya anjurkan lihat muka di cermin," tulis @AndiArief__ pada Minggu (12/8/2018). (Rekarinta Vintoko)
PILPRES JANGAN MASUK DANA² HANTU
Jangan lupa duitnya yg banyak itu incumbent, harus terus terang seperti Pak Sandi. Jangan sampai ada dana² haram masuk ke darah politik kita, saya justru mengapresiasi Pak Sandi yg buka ini dan minta advise KPK
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi pertanyaan tentang pilpres 2019 yang mulai hangat dan dugaan 'politik uang mahar' yang diberikan salah satu Cawapres Sandiag Uno kepada dua partai yakni PKS dan PAN.