Pemberhentian M. Said Didu dari komisaris BUMN PT Bukit Asam 5 menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (28/12), mendapat reaksi dari berbagai kalangan.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai, pencopotan Said Didu dengan alasan "tidak sejalan" dengan pemegang saham erat kaitannya dengan kondisi utang BUMN yang terus membengkak.
"Saya kira pak Said Didu sangat berpengalaman di bidang itu. Kita tahu bahwa kondisi utang BUMN seperti apa. Barangkali, pak Said Didu bertolak belakang dengan kepentingan BUMN," ujar Bambang kepada redaksi, Sabtu (29/12).
Diketahui, utang BUMN saat ini mencapai angka Rp 5.000 triliun. Berdasarkan data dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, utang BUMN di sektor keuangan Rp 3.311 triliun merupakan utang pinjaman. Sisanya berasal dari dana pihak ketiga (DPK) Rp 2.448 triliun.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menyayangkan pemberhentian Said Didu dari jabatan komisaris PTBA. Menurutnya, perihal pencopotan tersebut juga dinilai erat kaitannya dengan kritikan yang kerap dilontarkan Said Didu, termasuk soal divestasi saham Freeport.
"Kritikan dari pak Said Didu membuat gerah BUMN," tandasnya. (FAISAL ARISTAMA)