Amien Rais kembali melontarkan pernyataan keras terhadap Presiden Joko Widodo. Amien kali ini melontarkan pernyataan soal kemungkinan proses hukum yang mesti dijalani Joko Widodo alias Jokowi setelah lengser dari kursi presiden.
Amien hadir menjadi pembicara diskusi bertajuk "Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1). Pembicara dikusi lainnya adalah ekonom senior DR Rizal Ramli, mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, dan Wakil Ketua MPR DR Hidayat Nurwahid.
Di forum itulah Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyampaikan kemungkinan proses hukum yang harus dijalani Jokowi.
"Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah kuliah mengenai hukum ala kadarnya," kata Amien.
Di dalam hukum, kata dia, disebutkan dua jenis kejahatan. Yakni crime of commission dan crime ommission. Crime of commission, Amien mencontohkan, adalah kejahatan seperti membunuh, merampok, dan memperkosa. Adapun crime ommission dipahami sebagai seseorang diam saja ketika melihat terjadinya kejahatan.
"Kalau ada orang melihat diam saja maka seolah kolaborasi, maka dia juga harus dipenjara karena melakukan crime of ommission. Melakukan pembiaran," kata Amien.
Sebelum menjelaskan dua jenis kejahatan itu, Amien mengutarakan soal keyakinannya bahwa telah terjadi praktik mafia dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Dia lantas menyinggung tiga proyek besar di era Jokowi berkuasa. Ketiga proyek tersebut adalah proyek Meikarta, reklamasi Teluk Jakarta, dan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
"Tidak masuk di akal, hanya akal saya, kalau mega proyek Meikarta atau reklamasi Teluk Jakarta atau mega proyek (kereta cepat) Jakarta-Bandung, tidak ada mafia di sana dan mafia pejabatnya. Itu tidak mungkin. Mengapa mereka berani mengacak-acak tanah padahal izin belum ada, mengapa kemudian dengan enaknya (reklamasi tetap dilaksanakan) padahal Anies Baswedan sudah menyetopnya, juga mengapa tanah untuk rel kereta cepat diacak-acak semaunya, karena di atas ini ada mafia yang menjamin," papar Amien.
Dalam konteks itulah Amien mengaitkan Jokowi dengan crime of ommission.
"Nah Pak Jokowi ini besok kita urus sungguh-sungguh. Mengapa proyek infrastruktur ugal-ugalan. Nanti ketahuan. Penguasa itu melakukan korupsi skala mega di infrastruktur. Kemudian juga di tiga proyek mega tadi. Jadi kalau seorang presiden mendiamkan, itu berarti menyetujui," tutur Amien.
"Belum pernah ada kepala negara dibawa ke pengadilan. Tapi insya Allah saya kira bisa.Insya Allah demi keadilan," tukas Amien.
Mafia Di Zaman Jokowi Lebih Ampuh
Mafia di negeri ini belakangan kian menjamur dan dibiarkan hidup leluasa.
Berbeda dari pendahulunya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi justru terkesan penakut menghadapi para mafia.
"Pak Jokowi ini tak berani melawan mafia," tegas Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais dalam diskusi bertajuk "Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
Mafia-mafia itu, lanjut Amien, menyebar di semua lini dan terbagi dalam tiga tingkatan.
"Mafia pertama itu mafia cebong cebongan, mafia enteng-entengan yaitu di tingkat kecamatan kabupaten, parkir stasiun itu low class mafia. Mafia lebih tinggi itu ada di kabupaten dan provinsi. Jadi kalau ada toko hotel dan lain-lain itu akan diperas diambil tekanannya itu," urainya.
Ketiga disebut Amien sebagai mafia nasional. "Ada mafia gula, mafia beras kedelai, mafia garam, mafia semuanya sepakbola, dan paling berat mafia hukum," terangnya.
Bandingkan semasa pemerintahan SBY, menurut Amien, justru dibuat Satgas Mafia Hukum.
"Tapi dua tahun (Jokowi berkuasa) dibubarkan karena mafia lebih kuat. Zaman Pak Jokowi ini lebih ampuh mafianya karena sudah kerja sama dengan mafia global," ujar mantan ketua MPR ini seraya menyebut mafia global dimaksudnya menarget proyek reklamasi pantai bagian utara Jakarta, Meikarta dan lain sebagainya. (BUNAIYA FAUZI ARUBONE)