PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebagai kontraktor pembangunan lintasan kereta ringan (light rail transit/LRT) menjawab kritikan yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pendapat Pak Wapres sangat kami perhatikan untuk perbaikan ke depan," kata Budi Harto, Direktur Utama Adhi Karya kepada CNBC Indonesia, Sabtu (12/1).
Kemarin, Wapres mengkritik pembangunan lintasan kereta ringan (light rail transit/LRT) yang dibangun dengan model melayang (elevated), namun bersisian dengan jalan tol yang dinilai tidak efisien.
Menurut dia, pembangunan lintasan layang ini tidak mendesak karena jalur yang digunakan berada di luar kota dengan ketersediaan lahan yang masih luas, berbeda jika dibandingkan dengan kondisi di tengah kota.
Selain itu, model ini dinilai juga memakan biaya kontruksi yang sangat mahal mencapai Rp 500 miliar/kilometer sehingga dinilai tak efisien dan membuat waktu pengembalian modal yang lebih lama.
Menurut rencana, lintasan LRT ini akan memiliki panjang 43,3 kilometer yang akan membelah Cawang-Cibubur (14,3 kilometer), Cawang-Bekasi Timur (18,5 kilometer) dan Cawang-Dukuh Atas (10,5 kilometer). Sementara untuk pembangunannya diperkirakan akan memakan dana sampai dengan Rp 29,9 triliun.
sebelumnya...
Biaya Bangun LRT 1 Kilometer Rp500 Miliar, JK Murka
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik keras mahalnya biaya pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan LRT tidak efisien.
Moda transportasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated).
"Jangan asal bangun saja," ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.
"Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?" ujar JK.
Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada.
"Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ujar JK.
JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi itu.
JK pun mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek tersebut.
"Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?," cetus JK. (Ferdiansyah)