Anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk membeli lahan oleh Pemprov DKI, disesalkan oleh Ahok karena sampai saat ini belum dieksekusi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut disampaikan oleh Ahok sebagaimana dikutip dari laman beritajakarta.com, Kamis (27/8).
“Saya kesal pembelian tanah nggak berani dieksekusi (SKPD, padahal sudah disiapkan anggaran sampai Rp 7 triliun,” kata Ahok di Ruang Pola, Balai Kota.
Ahok menyebutkan, ada beberapa lahan yang belum dieksekusi seperti untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), lahan untuk pembangunan Puskesmas Pancoran, serta lahan di kawasan Ancol.
Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum tata negara Masnur Marzuki, meminta Ahok jangan suka mencari kambing hitam, menyalahkan bawahan dan anti kritik.
“Kalau mentalnya (Ahok) hanya cari kambing hitam, nyalah-nyalahin bawahan dan anti-kritik, bagian mananya bisa disebut Kepala daerah lurus dan berprestasi?”, sindir Masnur di cuitan twitter, Kamis (27/8).
Mental Ahok yang suka menyalahkan tersebut, menurut Masnur membuat banyak bawahannya takut untuk mengeksekusi anggaran besar. Ditambah, sudah adanya kasus korupsi UPS yang melibatkan SKPD.
“Ngapain DPRD dibela! Kan kata Ahok, (DPRD) tukang peras dan begal anggaran? Tapi, anehnya, sampai sekarang tersangka korupsi UPS justru anak buahnya Ahok!,”jelas Masnur.
sumber