Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya karena melakukan perbuatan tak pantas mencatut nama Presiden Joko Widodo ihwal permintaan saham PT Freeport Indonesia. Dia mengatakan pencatutan nama Jokowi tersebut semakin terang benderang setelah Kementerian ESDM menyerahkan bukti rekaman pembicaraan Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Bos PT Freeport Indonesia.
Menariknya, sambung dia, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin merupakan Jenderal Bintang dua yang telah malang melintang di dunia intelijen.
"Menarik kita simak, Maroef adalah jenderal bintang dua yang malang melintang di dunia intelijen, jabatan terakhirnya adalah Wakil kepala BIN. Sebagai mantan wakil KaBIN, pasti ada alasan mengapa pertemuan itu harus direkam, karena dianggap ada permintaan yang tidak wajar," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (19/11).
Politikus PDIP ini meyakini Maroef masih memiliki bukti-bukti lain dari pembicaraan tersebut. Jadi, akan membuat Setya Novanto mati langkah guna terus-terusan mengelak.
"Dalam kasus ini siapapun bisa saja berkelit, pertemuan itu dilakukan demi bangsa dan negara demi rakyat Papua atau demi demi yang lainnya," katanya.
Meski begitu, kata dia, sesungguhnya yang harus diawasi dalam kasus ini sesungguhnya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Sebab, dia menilai MKD diisi oleh politisi yang acapkali memiliki kepentingan dan tak bisa bersikap kompeten.
"Artinya bisa jadi pemahaman etika akan dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat. Karena ini sudah menjadi pembicaraan seru di publik bahkan di ranah internasional , sementara jabatan ketua DPR adalah jabatan terhormat dan menjadi lambang kehormatan DPR," tukasnya. [mdk]