Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 terlihat begitu alot. Bahkan rapat paripurna DPR RI yang telah dijadwalkan sejak pukul 10.00 wib pada Jumat (30/10/2015), baru selesai pada dini hari.
Pembahasan alot dikarenakan sembilan fraksi DPR RI menyetujui untuk mengesahkan RAPBN 2016 dengan beberapa catatan. Namun, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menolak dengan tegas pengesahan RAPBN karena adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sebesar Rp 39,4 Triliun.
Fraksi Partai Gerindra, saat rapat paripurna tengah berlangsung, anggotanya selalu mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat paripurna, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Fraksi Gerindra meminta dengan tegas agar PMN dicabut dalam RAPBN 2016.
Bahkan, tak hanya Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra yang melakukan penolakan, seluruh Tenaga Ahli fraksi juga melakukan penolakan dengan teriak-teriak di balkon sidang paripurna.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10), Rini gagal mengelola aset BUMN, yang membuat BUMN harus meminta suntikan dana dari negara.
Padahal, tambahnya, BUMN merupakan aset yang menunjang kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Aset BUMN mencapai Rp 5 ribu triliun, kata Fadli, sehingga tidak pantas bila masih menerima suntikan dana. “Yang duduk sebagai Menteri BUMN harus kendalikan aset Rp 5 ribu triliun.
Masa masih mau ambil PMN [Penyertaan Modal Negara] untuk injeksi?. Ganti orang yang bisa menguntungkan, bukan portofolio angka-angka,” tutur Fadli Zon.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Menurut dia, Rini pantas dicopot dari jabatannya. “Saya kira itu yang harus dipertimbangkan. Cari figur tepat untuk sinergi BUMN. Yang kita butuhkan pemikiran kreatif dan solutif,?” katanya
Masuknya PMN dalam RAPBN 2016, tambahnya, merupakan tanggung jawab Menteri BUMN. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak tepat dan bakal menyengsarakan rakyat. “Kebijakannya tidak tepat. Memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Dana yang besar dari PMN, lanjut politisi PDIP itu, akan lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pengangguran pun dapat berkurang.
Sementara itu, di tempat terpisah, di luar gedung DPR, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, persetujuan sebagian fraksi di DPR untuk RAPBN 2016 hanya bagian dari rencana merugikan rakyat.
Karena, isi RAPBN 2016 itu hanya sampah, bukan untuk kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. “Isinya sampah. Lebih banyak diperuntukan bagi politik pemerintah dan investor sebagai modal utama untuk menggerus kekayaan alam,” kata Uchok, Jumat (30/10).
Ini, tambahnya, bisa dilihat dari pemotongan anggaran subsidi bagi rakyat, seperti BBM, LPG, dan BBN senilai Rp 17,1 triliun menjadi Rp 64,7 triliun dari sebelumnya Rp 81,8 triliun. Kemudian subsidi listrik dari Rp 76,6 triliun diturunkan menjadi Rp 73,1 triliun.
Sementara itu, anggaran untuk infrakstur terus naik, dari Rp 280 triliun menjadi Rp 302 triliun untuk tahun 2016
Ia juga menyoal PMN untuk Kementerian BUMN. Menurut Uchok, dana PMN sekitar Rp 30 triliun itu terlalu fantastis untuk BUMN yang selama ini tidak pernah memberikan inovasi untuk pembangunan Indonesia. BUMN, lanjutnya, hanya berisi calo untuk memainkan anggaran di kementerian, sehingga tidak layak mendapatkan dana sebesar itu di APBN.
“Buat apa sebanyak itu untuk kementerian itu? BUMN kita itu enggak bisa diandalkan untuk bantu pemerintah. Mereka tidak punya teknologi sendiri dan inovasi. Isinya cuma calo. Lihat saja APBN untuk BUMN hanya untuk beli aset kemudian dijual lagi,” tuturnya. [pn]