RAPBN 2016 telah disahkan oleh DPR menjadi UU APBN 2016, setelah terjadi perdebatan selama 10 jam oleh para anggotanya.
Namun, menurut menurut Peniliti Assosiasi Politik dan Ekonomi (AEPI), Salamuddin Daeng, terjadi perampokan melalui penyertaan modal ke BUMN, penyertaan modal ke lembaga keuangan international, seperti AIIB dan World Bank, untuk tujuan melipatgandakan utang, ungkap Salamuddin, Jum'at, 30/10/2015.
“Di tengah kejatuhan harga komoditas seperti sawit, batubara, minyak, dan sumber daya alam lainnya, para taipan, saudagar, yang di-backup oleh para marsose, bodyguard politik dan intelektual, semakin kelaparan dan kehausan, semakin ganas dan “haus darah segar”. Darah paling segar itu adalah APBN,” ungkap Salamuddin.
RAPBN 2016 sangat ambisius, naik dari target APBNP 2015. Padahal APBNP sebelumnya tersebut tidak mencapai target. Ini jelas tidak waras bagaikan pungguk merindukan bulan.
“Ambisi ini akan dicapai dengan mencekik rakyat dengan pajak berlipatganda, cukai yg selangit, dan berbagai pungutan yang mencekik leher. Tidak hanya itu, drakula politik akan menjual negara kepada asing dengan mengemis utang luar negeri, menjual BUMN dan menjadikan APBN sebagai proyek bersama antara para taipan, saudagar, yang menguasai negeri bersama sama dengan modal asing,” ungkapnya.
Salamuddin menegaskan, negara yang dipimpin oleh Presiden yang lemah, dengan sistem politik amburadul telah dimanfaatkan oleh para drakula politik yang habitatnya tidak punya nurani terhadap penderitaan rakyat, miskin, menganggur dan menderita berbagai penyakit akibat bencana pembakaran lahan dan asap.
Setahun pemerintahan Jokowi telah menimbulkan malapetka dan "disaster" yang dahsyat atas kehidupan rakyat jelata. Jokowi dengan serta merta membuat asumsi APBN 2016 dengan asumsi yang sangat ambisius, yang akhirnya membebani rakyat jelata dengan berbagi kenaikan harga dan pungutan yang mencekik.
Lebih lanjut, Salamuddin Daeng, mengatakan bahwa pertama kali tujuan negara diubah pemerintah Jokowi menjadi sekedar suatu proyek semata. Bayangkan tujuan negara dalam RAPBN adalah, mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas.
Tujuan negara yang seharusnya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat menjadi sekedar proyek bancakan penguasa. Begitulah pemerintahan Jokowi dalam mengatur dan mengelola negara, seperti perusahaan mebel.
Tentu, yang paling menikmati berkah pemerintahan Jokowi para "taoke" Cina. Mereka mendapatkan segala proyek dari Jokowi. Sementara itu, bangsanya sendiri tambah melarat. [vi]