Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembongn ribut. Hal ini lantaran Menteri Amran menyalahkan pihak Kementerian Perdagangan terkait melambungnya harga daging sapi yang diikuti dengan meroketnya harga sembako.
Melambungnya harga merupakan persoalan tata niaga. Produksi di petani tidak ada masalah. Jadi kalau harga-harga naik tanyanya ke sana dong (Kemendag-red) bukan ke saya, katanya Dirjen Holtikultura, Kementan, Rabu (27/1).
Dia memberi contoh harga sejumlah komoditas pertanian di sentra produksi yang rendah. Misalnya, bawang di Brebes per kilo hanya Rp 8 ribu dan daging di peternak NTT hanya Rp 30 ribu. Jika di Jakarta harga tersebut sangat mahal tentu ada yang tidak beres di tata niaganya.
Diberitakan, tingginya harga-harga bahan pangan di tingkat konsumen akhir-akhir dikeluhkan ibu-ibu rumah tangga. Mereka menjerit dengan harga yang terus naik seperti daging sudah diatas Rp 140 ribu per kilogram, telor naik dari Rp 18 ribu per kilo jadi Rp 26 ribu, ayam potong seekor ukuran sedang dari Rp 30 ribu jadi Rp 50 ribu.
Menurut Amran, pihaknya justru saat ini terus berupaya untuk bisa menstabilkan kembali harga kebutuhan pangan di Tanah Air, termasuk harga daging sapi. Kebijakan PPN 10 persen itu enggak ada rekomendasi dari kami. Ini baru kami cek, tidak ada usulan itu, ujar Amran.
Mengenai siapa saja pihak yang meminta adanya PPN 10 persen bagi sapi impor, Amran tidak mau membahasnya secara detail. Dia hanya memastikan, kementeriannya tidak pernah mengusulkan adanya kebijakan itu. Mungkin itu hasil pembahasan di tingkat bawah, bukan dari kami, ujarnya.
Amran mengaku tidak akan tinggal diam melihat kondisi yang dinilai semakin merugikan petani ini. Ia akan membahas masalah ini kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran akan meminta Kemendag untuk membenahi dan menata kembali kebijakan tata niaga pangan.
Ia mengaku akan bertemu dengan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong untuk membahas masalah ini.Kalau ditanya, bagusnya ini ke mana? Itu pertanyaan untuk Menteri Perdagangan, katanya. [kn]