Pemerintahan Jokowi resmi membatalkan proyek High Speed Railways (HSR) atau kereta cepat Shinkansen rute Jakarta-Surabaya. Proyek tersebut merupakan salah satu dari tiga megaproyek Indonesia dengan Jepang yang disebut-sebut batal.
"Iya (batal), karena belum layak. Itu sudah keluar dari list," tegas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam (20/1).
Sebelumnya, Andrinof mengatakan, pemerintah masih mengkaji kelanjutan tiga proyek yang dikerjakan bersama Jepang.
"Menurut kami ada yang tidak lanjut dari rencana. Salah satu proyeknya adalah proyek kereta api super cepat, lainnya nanti," katanya.
Dalam kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), proyek kereta supercepat Jakarta-Surabaya berjarak sekitar 700 kilometer tersebut akan menelan biaya investasi lebih dari Rp100 triliun.
Namun, lanjut Andrinof, pemerintah masih mempertimbangkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia masih sebesar US$ 4.700 sehingga pemerintah menganggap masyarakatnya belum seluruhnya mampu menikmati jasa kereta super cepat itu.
"Mungkin nanti, kalau pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sudah di atas US$ 10 ribu," ungkap Andrinof.
Meski demikian, Andrinof berpendapat, pemerintah berpeluang menyerahkan proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung-Surabaya kepada pihak swasta. Asal proyek tersebut tidak melanggar ketentuan aturan lingkungan dan membebani lahan publik.
"Namanya bangun infrastruktur ada pembebasan lahan, dan pasti dari lahan publik," terangnya.
Andrinof mengatakan, pihak swasta diharapkan mampu menggarap proyek ini menggunakan pendanaan sendiri. "Tapi mereka kan juga harus menghitung pengembalian modalnya apakah 30 tahun sampai 40 tahun," ujarnya.
Belum Dianggap Prioritas Jepang
Pembatalan proyek tersebut telah diutarakan sebelumnya oleh Gubernur Japan Bank for International Coorperations (JBIC) Hiroshi Watanabe sebagai salah satu bank investor proyek kereta cepat tersebut saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla Senin (19/1) lalu.
Hiroshi menyampaikan pembatalan tiga proyek investasi di Indonesia dikarenakan Jepang memilki skala prioritas pembangunan proyek infrastruktur yang memiliki nilai urgensi yang lebih.
"Jepang memiliki daftar proyek investasi, semuanya baik. Namun kami harus mampu membuat skala prioritas yang terbaik dari yang baik tersebut," jelas Hiroshi. [cnn]