Pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung diprediksi akan merugikan pemerintah. Sebab, belum jelasnya target penumpang kereta cepat akan dapat menyulitkan pemerintah untuk mencapai titik break event point (BEP) dari biaya proyek pengerjaan yang mencapai USD5,5 miliar.
Menurut mantan anggota DPR RI 2009-2014 Chandra Tirta Wijaya, berdasarkan hitung-hitungan dari jumlah penumpang Jakarta-Bandung, pemerintah akan mengalami kerugian dalam proyek kereta cepat. Pasalnya, untuk mencapai titik BEP, diperlukan 50.000 orang penumpang setiap harinya.
"Modal untuk kereta cepat itu kan setara Rp77 triliun, dan China itu bunganya dua persen. Artinya satu hari pemasukannya itu harus Rp10 miliar. Bayangkan saja, butuh 50.000 orang per hari bolak-balik untuk mencapai target BEP," ujar Chandra dalam acara diskusi publik di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Padahal, lanjut Chandra, dengan 16 jam perjalanan per hari, kereta cepat hanya dapat menampung sekira 16.000 orang per hari apabila selalu dipenuhi penumpang.
"Namun kan tidak pasti penuh. Siapa yang mau pulang pergi Jakarta-Bandung bolak-balik per hari dengan biaya mahal," jelasnya.
Untuk diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan dana yang lebih mahal dibanding proyek kereta cepat di negara-negara lain. Pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dana yang dibutuhkan adalah USD5,5 miliar untuk jarak 142,3 km atau sekira USD38,65 juta per km.
Padahal, sejumlah proyek kereta cepat di negara lain dapat dibangun dengan biaya yang lebih rendah. Kereta cepat Mumbai-Ahmadabad hanya membutuhkan biaya USD14 miliar untuk jarak 534 km atau USD26,22 juta per km. Sedangkan kereta cepat Teheran-Isfahan hanya membutuhkan USD2,7 miliar untuk jarak 400 km dengan biaya rata-rata USD 6,75 juta per km.
Sedangkan, biaya rata-rata pembangunan kereta cepat di China hanya membutuhkan USD17-21 juta per km dan kereta cepat Eropa sebesar USD 25-39 juta per km. [pk]