Pilkada melalui perwakilan
Pemilihan kepala daerah langsung lebih banyak merugikan ketimbang sistem perwakilan. Di antaranya memunculkan konflik horisontal terbuka dan tidak mampu memilih pemimpin berkualitas kecuali sosok terkenal dan biaya tinggi.
Hal itu diungkap pengamat politik Iberamsjah di sela-sela peluncuran buku Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI, yang ditulis Isran Noor selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta.
Sikap serupa diungkap pembicara lain. “Hal itu sejalan dengan konsep, gagasan, dan pemikiran Isran Noor. Ia mengkritisi ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah,” kata Ryaas Rasyid, pakar otonomi daerah bekas anggota Dewan Pertimbangan Presiden SBY.
Pilkada langsung
Pilkada langsung adalah sarana membangun basis legitimasi bagi kepala daerah. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan mengarah ke sistem pemerintahan parlementer. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Diponegoro, Hasyim Asy’ari di Cikini, Jakarta Pusat (5/9).
“Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Untuk mengimbangi basis legitimasi DPRD, maka sudah seharusnya basis legitimasi kepala daerah juga dibangun lewat pemilu,” kata Hasyim.
Menurut Hasyim, pilkada melalui DPRD akan menimbulkan persoalan terkait mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah terpilih. “Kepada siapa orang yang dipilih itu bertanggungjawab ? Tentu saja kepada orang yang memilih. Nah, kalau dia dipilih oleh DPRD, maka mekanisme pertanggungjawabannya kepada DPRD,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.
Sri Budi Eko Wardani, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI
Dengan pilkada langsung, keuntungan apa yang bisa dirasakan masyarakat ?
Di pilkada langsung, ada kesempatan untuk kandidat turun ke masyarakat. Ketika dia masa kampanye, dia bisa turun ke bawah. Di sisi lain, rakyat selama ini sudah mulai belajar untuk menilai rekam jejak kandidat.
Sekarang kita sudah pelan-pelan, rakyat sebagai pemilih bisa belajar bagaimana mengevaluasi rekam jejak sebelum dia memilih.
Bersambung...
Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan kedua sitim pilkada tersebut ?
Baca juga :
Benarkah bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat ?
Pilkada langsung berpotensi mendorong gelombang instabilitas