Disadari atau tidak, sebenarnya Pilkada langsung “tanpa sengaja” telah mendorong distribusi instabilitas sampai ke daerah-daerah dan pedesaan. Gelombang potensi instabilitas bergerak bagai semburan udara panas ke seluruh penjuru Tanah Air.
Bermula dari Jakarta, beritanya di-blow-up media, terus wong cilik ikut-ikutan dan meluas sampai ke daerah-daerah. Demonstrasi akhirnya menjadi trend, bahkan dianggap gaul jika sering ikut demonstrasi. Negeri yang indah ini pun akhirnya tidak pernah reda dari demo.
Banyaknya demo di daerah-daerah, akan berdampak masyarakat cemas, mau tidak mau harus memihak. Pelan-pelan, mereka terpecah dalam kubu tertentu, bagai bara di tengah sekam.
Ironisnya, tidak jarang di antara mereka menjadi “musuh” permanen padahal politisi yang mereka dukung sedang ngopi bersama.
Seperti inilah kira-kira gambaran negeri kita saat ini. Kita tidak tahu, siapa sesungguhnya yang sangat diuntungkan dengan terjadinya distribusi instabilitas ke seluruh wilayah nusantara ini.
Konon, beberapa LSM yang didanai oleh asing sangat getol memaksakan “ideologi” Pilkada langsung kepada negeri ini. Mereka menawarkan berbagai bantuan mulai dari pelatihan penyelenggara pemilu sampai studi banding ke negaranya.
Negara asing rela menghamburkan uang untuk bangsa lain, kenapa ? Padahal semua tahu bahwa prinsip para kapitalis adalah “tidak ada makan siang yang gratis”. Apakah mereka beruntung secara ekonomi jika warga di negara ini selalu bertikai ? Atau, mereka tidak ingin Indonesia menjadi salah satu negara terkuat dan terstabil di kawasan Asia Pasifik ? Semua sangat mungkin terjadi.
Fakta tak terbantahkan bahwa maraknya kasus korupsi (bukan dugaan) yang melibatkan para anggota parlemen atau pejabat negara mau tidak mau, suka tidak suka, telah membuka mata rakyat bahwa “wakil rakyat” atau "pejabat negara" tidak selalu mewakili atau bekerja untuk kepentingan rakyat !!!
Baca juga :
Benarkah bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat ?