Setelah menyatakan diri maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Zhang Wan Xie alias Ahok mulai tak fokus membenahi Jakarta.
Masyarakat masih mengeluhkan dua permasalahan utama yakni kemacetan dan banjir belum terselesaikan dengan baik. Ahok bahkan terkesan malah menyalahkan PLN saat Waduk Pluit meluap.
Terakhir mantan bupati Belitung Timur itu menyebut bungkusan sampah kabel di gorong-gorong sekitar Istana Negara sebagai bentuk sabotase yang mengakibatkan Istana kebanjiran.
”Ahok tidak perlu berpolitik di sisa kepemimpinannya. Kalau dia fokus dua hal itu saja dan masyarakat melihat hasilnya, dia bisa kembali terpilih,” kata pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga.
Selain permasalahan riil yang ada, pembahasan anggaran juga alot dan banyak proyek terkendala oleh teknis pekerjaan di lapangan.
”Dengan latar belakang politik, tujuannya bukan menata kota. Kalau tujuannya soal penataan kota, itu fokusnya di sana, bukan ke politik,” ucapnya. Minimnya penyerapan anggaran juga salah satu bentuk ketidakfokusan Ahok dalam membangun Ibu Kota.
Ahok tidak memiliki perencanaan yang matang dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. ”Pembangunan di Jakarta itu barometernya serapan anggaran.
Sejak dia menjadi gubernur pada 2014, anggaran hanya 40%. Dari 40% itu, sekitar 85%-nya merupakan belanja pegawai,” sebut Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik dalam sebuah diskusi di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta Pusat.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, pembangunan yang ideal harus sesuai aturan. Sayangnya, apa yang dilakukan gubernur melanggar semua aturan.
Ahok bahkan tidak menggunakan perencanaan yang matang misalnya dalam penertiban kawasan Kalijodo.
Seharusnya sebelum menggusur, Ahok meminta Dinas Sosial menginventarisasi pekerja seks komersial (PSK) dan melakukan pembinaan sekaligus menyalurkannya.
Untuk mengembalikan jalur hijau, Ahok harus menjelaskan bagaimana anggaran dan seperti apa pemetaannya. ”Itu nertibin Kalijodo kayak orang bangun tidur baca koran lihat ada tabrakan gara-gara habis minum di Kalijodo.
Kemudian, banjir lagi-lagi dibilang sabotase, setelah diselidiki pencurian. Saya cuma mengingatkan teman kok,” kata Taufik. Menurut dia, Ahok juga sibuk memikirkan persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras.
Orang nomor satu di DKI Jakarta itu disebut-sebut orang yang paling bertanggung jawab. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembelian lahan RS Sumber Waras terindikasi merugikan negara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham ”Lulung” Lunggana mengatakan,
Ahok saat ini makin antikritik dan menyalahkan berbagai pihak tanpa melakukan percepatan pembangunan. Untuk pembangunan konsepnya mudah dan sederhana yakni membangun komunikasi yang baik dengan pihak siapa pun.
Misalnya mengatasi banjir dan macet, Ahok seharusnya sejak awal membangun komunikasi dengan kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi. Dua permasalahan utama berkaitan dengan daerah mitra. ”Ahok sudah mulai tidak fokus. Maunya berantem terus, itu yang jadi masalah,” ucap Lulung.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pembangunan di Jakarta pada dasarnya pembenahan birokrasi terlebih dahulu. Dia mengaku yakin apabila korupsi sudah bersih, pembangunan akan berjalan.
Dia juga tidak mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran. Terpenting berbagai pembangunan tetap berjalan seperti pembuatan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), berkurangnya banjir, dan tahun ini Pemprov DKI akan mendatangkan 1.000 bus secara bertahap.
”Daripada besar serapan dimalingin, lebih baik rendah. Pembangunan tetap jalan kok buktinya,” ucap Ahok. Terkait pernyataan salah satu petinggi PDI Perjuangan ada sponsor dalam perhelatan Pilkada DKI 2017, menurut dia, semua orang pasti memiliki sponsor.
Apabila tidak ada, mana bisa Teman Ahok mengumpulkan KTP. ”Iya dong, kalau kamu tanda tangan ngumpulin KTP, sponsorin saya dong . Kamu cetak fotokopi formulir kamu mengisi, sponsorin saya,” katanya.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut Ahok telah dibiayai oleh sejumlah pengusaha kaya untuk penggalangan dukungannya pada Pilkada DKI. Dia mendengar ada lima konglomerat yang mendukung kerja Ahok saat ini untuk maju dalam jalur perseorangan.
Namun, dia enggan membeberkan lima konglomerat yang dimaksud. Maka itu, dia meminta Ahok jujur dan mau terbuka kepada publik tentang konglomerat yang membiayainya tersebut. [Bima setiyadi]