Ini bukan soal gaya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikenal publik tegas, ceplas-ceplos dan apa adanya. Sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo, Ahok makin dikenal melalui berbagai pernyataannya yang tegas, namun menggunakan bahasa yang kasar. Begitu pun sepak terjangnya yang dinilai berani mengambil keputusan kontroversi.
Terlepas itu semua, Ahok kini menjelma sebagai Gubernur DKI Jakarta. Keberaniannya dalam menghadapi lawan politiknya patut diacungi jempol. Ahok yang kini keluar dari Gerindra semakin garang.
Langkahnya melaporkan “Anggaran Siluman” APBD DKI Jakarta menuai banyak pujian dan kecaman.
Betapa tidak, APBD DKI Jakarta 2015 merupakan hasil keputusan DPRD DKI Jakarta melalui sidang pleno pengesahan RAPBD pada tahun lalu, dimana Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur dan Ahok sebagai Wakilnya. Tentu keputusan hasil sidang tersebut ditandatangani oleh beberapa pihak, termasuk dirinya selaku Wakil Gubernur.
Ahok mengaku mendapat temuan dalam draf APBD DKI Jakarta bahwa ada “anggaran siluman senilai Rp. 12,1 triliun untuk proyek UPS (Uninterruptible Power Supply) tiap kelurahan sebesar Rp. 4,2 M tiap unitnya dan dipasang di sekolah sebesar Rp. 6 M tiap unitnya.
Selain itu, Ahok mengaku telah mengantongi nama pejabat DKI yang diduga terlibat dalam usulan anggaran siluman.
Dalam hal ini, langkah Ahok banyak mendapat dukungan, agar segera mengusut siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus ini.
Tetapi apakah motif Ahok membongkar “Anggaran Siluman” yang nyatanya telah disepakati bersama, termasuk dirinya ?
Agar terurai dengan jelas, kita sedikit membahas masa lalu Ahok alias Zhong Wanxìe terlebih dahulu.
Zhong Wanxìe alias Ahok sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Selama menjabat sebagai Bupati Beltim, Ahok diduga melakukan korupsi, bahkan kasusnya pernah diusut oleh Mabes Polri pada tahun 2010.
Ahok terjerat kasus korupsi perusakan hutan lindung dan penambangan ilegal di Gunung Nayo. Awal tahun 2011, Mabes Polri melimpahkan kasus tersebut pada Polda Belitung Timur.
Polda Belitung bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Propinsi telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa lokasi penambangan pasir kuarsa dilakukan oleh 4 CV yang diduga milik Ahok yang berada ditengah-tengah lokasi hutan lindung Gunung Nayo.
Operasional penambangan liar oleh empat CV tersebut, yang diusut adalah tahun 1992 – 1998.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan 410 tahun 1986 dan 357 tahun 2004, terbukti bahwa operasional empat perusahaan yang diduga milik Ahok tersebut melanggar Undang-Undang dan diancam pidana penjara maksimal 12 tahun.
Dalam BAP yang telah dibuat oleh Polda Belitung, kasusnya pun telah dilimpahkan ke pengadilan lantaran dianggap cukup bukti (P21).
Ditengah bergulirnya kasus tersebut, Ahok justru mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung. Bahkan berdasarkan survey, Ahok menjadi calon terkuat yang bisa mengalahkan Gubernur Bangka Belitung incumben Eko Maulana.
Anehnya, Ahok batal maju sebagai Cagub Bangka Belitung. Berdasarkan informasi yang didapat, Ahok telah melakukan deal dengan Gubernur Babel, Eko Maulana terkait kasus yang tengah melilit Ahok.
Dalam kesepakatan tersebut terjalin bahwa kasus Ahok dijamin bakal diamankan. Dan faktanya hingga kini, kasus tersebut mangkrak, menguap di Kejaksaan.
Apakah ahok anti korupsi? Ataukah benar bahwa dia Koruptor? Silakan anda sendiri yang menilai. [Biren Muhammad]
Ditengah gencar dan ketatnya persaingan bisnis, membuat banyak orang gelap mata tuk mencari penghidupannya.
Entah sampai kapan kondisi ini akan berakhir, harapan slalu digantungkan dan hanya tinggal harapan.
Seakan pemerinah tak peduli dengan keadaan ini.
Jeritan dan tangisan rakyat kecil pun dianggap sebagai nyanyian ditengah kesuburan nasib para pemimpin negeri ini.
@birenmuhammad