Rendahnya moral salah satu varian penyebab korupsi

Rendahnya moral salah satu varian penyebab korupsi

Jika kekuasaan dijalankan dengan tangan besi, betapa mudahnya praktek korupsi ini dilakukan atas nama kepentingan bersama.


Korupsi merupakan sebuah masalah multi dimensi yang berakar pada struktur sosial-politik masyarakat Indonesia. Korupsi bukanlah sebuah masalah moral semata, seperti yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat.

Sekalipun masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan praktek korupsi di Negara kita, akan tetapi peran tersebut tidak tidak terlepas dari struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang untuk munculnya masalah korupsi ini.

Namun tetap saja berbagai kelompok baik pemerintah, tokoh masyarakat, NGO/LSM, hingga tokoh-tokoh agama menyerukan dan menghimbau masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak dan nilai-nilai moral yang selama ini dianggap biang keladi terjadinya korupsi di Indonesia.

Media yang digunakanpun beragam. Mulai dari iklan televisi, koran, majalah, tabloid hingga pamflet dan selebaran. Poin yang ingin disampaikan adalah, “jika ingin korupsi dibasmi, maka perbaikilah moral dan akhlak dasar kita, sebab moral yang bobrok merupakan akar penyebab korupsi di Indonesia”.


Upaya tersebut bukan salah, namun keliru memandang persoalan secara objektif. Bahkan kekhawatiran terbesar kita adalah, jangan sampai upaya kampanye yang terus menerus menyudutkan masalah moral sebagai biang keladi menjamurnya korupsi, hanya dijadikan sebagai upaya “cuci tangan” dan “pengalihan isu” dari para pejabat korup, sehingga menafikan faktor utama yang mendorong lahirnya praktek korupsi tersebut, yakni bangunan kekuasan yang otoriter, menindas dan terpusat kepada segelintir orang saja.

Rendahnya moralitas seseorang, memang menjadi salah satu varian penyebab korupsi, namun masih ada hal yang lebih penting dari akar persoalan membudayanya praktek korupsi, yang tentu lebih substansial dari sekedar alasan moralitas.

Salah satu di antara banyak faktor yang berperan menyuburkan korupsi adalah “sentralisme kekuasaan”, atau struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit saja. Bayangkan, jika kekuasaan dijalankan dengan tangan besi, betapa mudahnya praktek korupsi ini dilakukan atas nama kepentingan bersama.

*  
Google
Klik untuk buka komentar sesuai akun Anda