Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai beberapa proyek pembangunan infrastruktur tidak dipikirkan secara matang oleh pemerintah Jokowi.
"Karena tidak dipikirkan secara matang, malah jalannya menjadi tergopoh-gopoh," ujar Faisal.
"Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ndak ada progress-nya sejak diresmikan. Kan tidak dipikirkan secara matang, dan rentan terhadap intervensi," imbuh akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.
Mulai dari tender proyek hingga akhirnya dimenangkan oleh China, dan kemudian dibentuk PT kereta cepat Indonesia-China (KCIC), serta pemancangan tiang pertama (ground breaking), hingga kini pembangunannya seret.
Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan enggan menghadiri seremonial ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno selalu setia mengawal berjalannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Banyak pihak juga telah melempar kritik terhadap mega proyek senilai 5,1 miliar dollar AS atau setara Rp 67,83 triliun tersebut (kurs 13.300).
Faisal melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek untuk meningkatkan konektivitas perkeretaapian.
"Bagi saya, kereta cepatitu bukan proyek kereta api. Tetapi proyek properti, untuk memajukan properti satu-dua perusahaan besar," ucap Faisal, tanpa menyebut nama perusahaan yang dimaksud.
Jonan terdepak, izin keluar
Dalam perombakan kabinet jilid-II, pada Rabu (27/7/2016) Ignasius Jonan menjadi salah satu yang terdepak. Jabatan Menteri Perhubungan lantas diisi oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Budi Karya Sumadi.
Sepekan menjabat, Budi memutuskan untuk mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN Rini, usai rapat dengan Budi pada Kamis (4/8/2016).
"Pada dasarnya pembangunan sudah bisa dilakukan secara full minggu depan," kata Rini.
Dalam sebuah diskusi awal pekan ini, Faisal melihat perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata urusan kinerja. Dia menilai Jokowi menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu jalannya berbagai proyek.
Menyingkirkan Pengganggu
Faisal lebih lanjut mengatakan, saat ini satu persen keluarga terkaya di Indonesia menguasai 53 persen kekayaan nasional. Dari angka satu persen itu, menurutnya, sebanyak dua-pertiganya sendiri memiliki kedekatan dengan penguasa.
“Sekarang kroninya masuk dalam negara. Ada Setya Novanto yang mendukung, ada Luhut, yang semuanya itu (keduanya) ada dalam kubu ‘Papa Minta Saham’,” kata Faisal.
“Di sisi lain Sudirman yang kerjaannya ‘mengganggu’ proyek pembangkit listrik disingkirkan. Jadi, ini yang dihadapi menteri baru (Arcandra). Pilihannya, kalau dia enggak tahan, dia nyerah, atau dia menjadi akselerator dari kroniisme ini. Karena dukungan dari partai itu enggak gratis,” ucap Faisal mengingatkan Arcandra.
Selain di sektor energi, Faisal juga melihat Jokowi menyingkirkan pengganggu di sektor perhubungan.
Dia menilai, digantinya Ignasius Jonan dari jabatan Menteri Perhubungan dengan Budi Karya Sumadi, lantara Jonan tidak mendukung proyek kereta cepat.
“Pokoknya reshuffle ini kan untuk mempercepat atau memuluskan rencana-rencana Pak Jokowi. Jadi pengganggu-pengganggunya ya didepak,” kata dia.
“Misalnya, Jonan memperlambat T3. kereta cepat diganggu. Jadi ya akan lebih lancar keinginan Jokowi (kalau mereka diberhentikan), tapi kan belum tentu (keputusan ini) benar,” imbuh Faisal.
Menariknya, di sisi lain ada menteri yang dinilai berkinerja tidak bagus sama sekali, namun tetap dipertahankan oleh Jokowi.
“Itu Menteri Pertanian. Bukan tidak terlalu baik (lagi), tapi (kinerjanya) buruk. Hampir semua kacau di tangan dia. Tapi sudah lah, nanti saya (banyak komentar) disangka penasihatnya mafia pangan. Ada yang SMS ke saya seperti itu,” selorohnya. (kompas)