Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membeberkan fakta bahwa jutaan e-KTP palsu telah beredar di tengah masyarakat dan percetakannya ternyata dilakukan di Paris dan Tiongkok.
Karena itulah Kemendagri lagsung menghentikan proses perekaman atau identifikasi biometrik sekaligus pencetakannya.
“Sekarang kita hentikan dulu, karena terlalu banyak persoalan. Program e-KTP sangat bagus tetapi prosesnya yang harus kembali dicermati, termasuk posisi servernya yang masih di luar negeri,” kata Mendagri saat membuka ’Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014’ di Jogja Expo Center Yogyakarta, Minggu (16/11) malam.
Tjahjo Kumolo juga mengatakan, pasca duduk sebagai menteri, dirinya mendapat laporan dari koleganya bahwa banyak e-KTP yang dicetak di Paris dan Cina. “Persis sama termasuk hologramnya.
Jumlahnya jutaan. Ada oknum yang bermain, Mabes Polri sedang menyelidikinya dan kita tunggu saja hasilnya," katanya.
Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius.
Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab.
Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganutopen system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.
Karena itulah, lanjut Tjahjo, dalam tempo dua bulan ke depan, e-KTP dihentikan untuk mengevaluasi, mendata ulang dan merekonstruksi sistemnya.
“Penyimpanan data base di kantor Kemendagri harus diperbaiki. Sehingga akurasi data pada e-KTP bisa dipertangungjawabkan. Termasuk mengevaluasi keberadaan server dan chip di e-KTP,” katanya.
Temuan tersebut lanjut Mendagri, juga mengindikasikan tindak pidana korupsi, dan sudah diserahkan ke KPK. Sementara, persoalan sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak.
Di hadapan 625 kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia, Mendagri mengatakan bahwa sistem kependudukan dan catatan sipil merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Termasuk program e-KTP yang menjadi polemik di berbagai daerah karena warganya belum mendapatkan E KTP tersebut.
Tjahjo juga mengatakan bahwa Rakernas ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh perangkat aparatur pencatatan sipil yang ada di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik dan singkat.
"Perlunya pemahaman yang lebih utuh dari aparatur pencatatan sipil di seluruh Indonesia mengenai Elektronik KTP ini sehingga kita harus bekerja keras memeras otak dalam rapat kerja ini tentu untuk sesegera mungkin mengatasi permasalahan yang terjadi," terang Mendagri. [152/L-8]