Ada lima persoalan yang saat ini sedang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Kelima hal itu adalah pertama, potensi perkembangan dan kebangkitan komunis.
Kedua, adanya invasi senyap kekuatan asing dalam bentuk sumber daya manusia. Ketiga, adanya potensi konflik antar-etnis dan umat beragama. Keempat, lemahnya kedaulatan masyarakat Indonesia. Kelima, mulai bergesernya pemahaman ideologi Pancasila, kata Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional [PSKN-Unas] Iskandarsyah Siregar, Selasa [27/12/2016].
Hal itu diungkapkan Iskandar sebagai rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan yang diadakan PSKN-Unas di kampus Sawo Manila, Pasar Minggu, Jakarta. Kelima persoalan bangsa itu harus segera dianalisis, dicarikan solusi, dan diselesaikan besama oleh segenap komponen bangsa Indonesia, kata Iskandarsyah.
Dalam acara yang dibuka oleh koordinator Kopertis Wilayah 3 Illaah Sailah itu, juga merekomendasikan agar TNI harus bekerjasama dengan kaum agamawan, ilmuan, raja sultan pemangku adat, dan para profesional dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
"Indonesia hari ini sudah dalam keadaan kritis dan mulai saat inilah segenap komponen bangsa harus secara bersama-sama bertekad untuk kembali kepada ideologi Pancasila,’’ kata dia. Semua komponen bangsa, kata dia, harus ikhlas melepaskan segala kepentingan pribadi dan kelompok demi menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI].
Musyawarah Kebangsaan itu juga dihadiri Laksamana (Purn) Slamet Subijanto dan Kolonel Inf Niko Fahrizal yang datang mewakili Pangkostrad. Peserta musyawarah mengisyaratkan bahwa kekuatan asing telah masuk dan mengacak-acak Indonesia melalui berbagai cara. Di antaranya, mulai perusakan nilai-nilai kehidupan hingga perang candu.
Indonesia menjadi daya tarik asing untuk melakukan invasi karena besarnay potensi yang ada. Kedua narasumber ini juga menekankan bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa ini kecuali dengan kembali kepada tata kehidupan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. (ts)
Ancaman Ditengah Kebebasan
Ditengah kemeriahan memperingati 70 Tahun Indonesia Merdeka, kita dikagetkan dengan pemberitaan sebuah acara karnaval pembangunan di Pemekasan Madura.
Kekagetan tersebut beralasan, karena pada acara itu ditampilkan sebuah pawai yang tidak biasa, karnaval pembangunan yang sedianya diisi dengan menampilkan hal-hal yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme, namun justru menjadi ajang propaganda muculnya kembali komunisme.
Dalam acara karnaval pembangunan tersebut menyajikan atribut-atribut berbau PKI (Partai Komunis Indonesia), dari lambang, hingga foto-foto tokoh PKI pada masa lampau.
Majalah tempo edisi Oktober 2011 juga secara khusus mengulas secara gamblang mengenai sepak terjang seputar gerakan penumpasan PKI dengan judul “Pengakuan Algojo 1965”. Dalam ulasan tempo tersebut, PKI diposisikan sebagai sebuah pihak yang teraniaya.
Tidak cukup dengan itu, para aktivis HAM pun menuntut pihak pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama Negara kepada para korban dan keluarga PKI.
Ideologi komunisme sejatinya sama berbahanya dengan ideologi radikalisme dan liberalisme. Dikatakan berbahaya, karena sama-sama bertentangan dengan Pancasila dan mencoba untuk merubah arah cita-cita bangsa.
Bangsa Indonesia yang berketuhanan dan menjadikan sila pertama sebagai tumpuan dan landasan moral jiwa berkebangsaan, seharusnya dapat difahami bahwa ideologi yang berseberangan dengan hal itu termasuk komunisme ditolak, meskipun kebebasan dalam berideologi diberikan.
Pertarungan antara faham fundamentalisme dan liberalisme yang kini tengah mengancam perpecahan bangsa, nampaknya belum akan reda. Ditambah lagi dengan munculnya faham komunisme yang kini tengah giat muncul dipermukaan menjadikan kita harus waspada atas ancaman-ancaman tersebut.