PBNU Tegaskan Gunakan Atribut Natal Belum Jadi Kafir dan tak Dosa
Wakil Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulthan Fatoni menyatakan bahwa pengenaan atribut Natal oleh seorang Muslim dapat digolongkan sebagai tasyabbuh (menyerupai golongan tertentu). Hanya saja, tasyabbuh tak serta merta membuat seseorang menjadi kafir.
"Hanya saja "tasyabbuh" bukan berarti otomatis menjadi kafir; atau otomatis menjadi haram/berdosa," tulis Sulthan melalui akun Twitter pribadinya @sulthanfatoni, Jumat (12/12).
Setidaknya, ada tiga hukum terkait penggunaan atribut Natal oleh Muslim yang dikategorikan sebagai tasyabbuh ini. Pengenaan atribut Natal oleh seorang Muslim bisa menjadi membuat seseorang menjadi kafir, menjadi berdosa tapi tidak kafir, dan menjadi makruh.
Pengenaan atribut Natal bisa menyebabkan seorang Muslim menjadi kafir. Hal ini terjadi jika Muslim yang bersangkutan sengaja memakai atribut Natal dengan tujuan untuk meniru dan menyemarakkan perayaan dan keyakinan umat Kristiani.
Kemudian, pengenaan atribut ini bisa menyebabkan seorang Muslim berdosa tetapi tidak kafir jika tujuan saat mengenakan atribut hanya untuk menyemarakkan Natal tanpa mengingat keyakinan umat Kristen.
Terakhir, pengenaan atribut dapat menjadi makruh ketika seorang Muslim memakai atribut Natal tanpa ada motif tertentu, atau hanya sekedar mengenakan saja.
Karena itu, menurut Sulthan, yang paling menentukan ialah motif atau tujuan dari Muslim yang memakai atribut Natal itu sendiri. Berdasarkan hal ini, Sulthan tidak membenarkan jika seseorang langsung berprasangka terhadap Muslim yang beratribut Natal, karena hanya si pelaku tasyabbuh dan Allah saja yang mengetahui motif dibaliknya.
"Maka adalah salah jika ada orang menjudge seorang muslim yg menggunakan atribut Natal sebagai kafir/berdosa. Sekian," terang Sulthan. (republika)
NU Dukung Cabut SKB 3 Menteri yang Persulit Bangun Tempat Ibadah
Sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Helmi Faisal menyatakan dukungannya pada ide revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Dimana isinya terkait perizinan pendirian rumah ibadah. "Saya sepakat dengan ide dari Mendagri. Sebab selama ini proses pendirian rumah ibadah terlampau prosedural," jelasnya saat dihubungi, Senin (21/10).
Dia menyatakan di SKB yang lama, ada dua poin yang menggambarkan sulitnya mendirikan rumah ibadah. Pertama, jika ingin mendirikan rumah ibadah, maka perlu mendapat izin dari masyarakat setempat. Kedua, izin juga mesti keluar dari kepala daerah setempat.
"Jadi masalah ibadah itu kan urusan manusia dengan Tuhan. Jangan terlampau dipersulit," kata dia.
Ke depan, dia berpendapat izin pendirian ibadah agar lebih mengutamakan dialog. Yakni kesepakatan pendirian rumah ibadah dapat dibicarakan antar pemerintah dan masyarakat dalam suatu forum. "Penekanannya lebih kepada proses musyawarah," ujarnya. (republika)