Jutaan umat Islam menggelar aksi damai untuk menuntut kepolisian segera menuntaskan dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut jutaan umat Islam tersebut, kasus Ahok tak terlalu sulit dipecahkan.
Sebab, dimata mereka Ahok sudah terbukti terang benderang melecehkan agamat Islam terkait pernyataanya soal surat Al Maidah 51.
Penggagas Gerakan Indonesia Satu (GIS), Muhammad Husni Mubarok (MHM), menilai persoalan Ahok bagi Penegak Hukum, Jokowi dan Koalisi PDIP di Pilgub DKI sangat rumit.
Bahkan katanya, jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan.
"Kalau dari perspektif hukum Pidana, sebenarnya Ahok sangat mudah untuk dijadikan tersangka kasus Penistaan Agama, namun tidak semudah itu Indonesia di bawah bayang-bayang Aseng dan Asing," kata MHM saat berbincang dengan redaksi, Senin (7/11).
MHM mengatakan, para aseng dan asing berpikir keras dan berusaha merekayasa sedemikian rupa agar Ahok bisa lolos dari jerat hukum.
Sebab, lanjut MHM, jika Ahok dipenjara, maka bagi PDIP dan kroninya akan menjadi tsunami politik.
Sementara, bagi Pengembang yang telah mengucurkan dana kongkalikong investasi puluhan triliun bisa menjadi keruntuhan bisnisnya.
"Saham Podomoro bisa hancur, bagi Jokowi bisa jadi ancaman besar yang sangat serius," ujar MHM.
MHM menyatakan, bukan tidak mungkin Ahok akan menyeret Jokowi sebagaimana Nasrudin menyeret Anas Urbaningrum.
Yang paling besar dampaknya adalah bagi gerakan politik yang sedang dilakukan oleh sekelompok Taipan yang ingin menguasai Indonesia.
Para Taipan ini, dikatakan MHM, telah berhasil mendudukkan Jokowi, langkah 2019 adalah menguasai dengan lebih massive lagi.
Menurutnya, jika Ahok menang di DKI maka 2/3 kemenangan sudah mereka kantongi.
"Menangnya Ahok menjadi bukti bahwa mereka bisa mengalahkan segala bentuk perlawanan yang ada di Indonesia," kata MHM.
MHM menambahkan, menguasai Indonesia lebih sederhana daripada menguasai DKI. Maka jika Ahok jatuh ini akan menjadi kemunduran luar biasa bagi mereka.
Kejatuhan Ahok juga akan menjadikan kekuatan islam nasionalis terkonsolidasi, yang sasaran utamanya adalah kembali kepada UUD 45.
"Jika Indonesia kembali ke UUD 45 maka kekuasaan tidak akan mungkin mereka rebut. Oleh karna itu, hari ini dan seterusnya, hanya ada 1 kata kembali UUD 45 pada aslinya," ujar MHM. (dka)