Setara Institute menyayangkan pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang menyebut isu upaya makar sebagai hoax atau informasi sesat.
"Pernyataan Panglima seperti itu sangat disayangkan karena justru merendahkan integritas institusi TNI sendiri," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam siaran persnya (Jumat, 5/5).
Dia menegaskan, seharusnya TNI sebagai elemen institusi negara memberi dukungan kepada institusi penegak hukum, dalam hal ini Polri, yang sedang melakukan penyidikan dugaan kasus makar.
Pada batas-batas tertentu, Hendardi memandang pernyataan Gatot dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice (menghalangi proses hukum). Apalagi, Gatot adalah tokoh yang berpengaruh.
"Artinya, pernyataan Panglima TNI dapat mengganggu proses penyidikan. Betapapun pernyataan itu tidak ditujukan mengganggu penyidikan, sebuah pernyataan terbuka jelas menimbulkan dampak di tengah masyarakat," katanya.
Setara Institute menilai pernyataan Panglima TNI lebih menyerupai pernyataan politikus sekaligus menggambarkan persoalan di dalam tubuh TNI. Karena itu, Presiden Joko Widodo perlu bersikap.
"Presiden Jokowi sudah semestinya mengingatkan Panglima TNI untuk tidak offside dalam berkomentar karena dapat mengganggu stabilitas keamanan," demikian pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini. (tribunnews)
Sebelumnya..
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak melihat bahwa aksi bela Islam termasuk Aksi Simpatik 55 akan didompleng kelompok tertentu untuk melakukan makar alias kudetata terhadap Presiden Joko Widodo.
Diketahui, Aksi Simpatik 55 yang domotori Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) hari ini (Jumat, 5/5), bertujuan untuk mendukung independensi hakim dalam kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Tidak (didompleng)," tegas Panglima TNI dalam acara talkshow #PanglimaDiRosi di Kompas TV, Jumat (5/5).
Dengan muka dingin dan sedikit senyum, Panglima TNI mengaku tersingggung dengan pertanyaan presenter Rosiana Silalahi.
"Kudeta Presiden Jokowi, saya agak tersinggung dikatakan seperti itu, karena saya sebagai umat Islam juga," kata Panglima TNI.
Jelas Panglima TNI, para kiai dan ulama adalah motor perjuangan merebut kemerdekaan. Mereka bergerak bersama santi dan masyarakat, gotong royong.
"Kenapa, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim," ungkapnya.
"Jadi yang memerdekakan bangsa ini adalah mayoritas umat Islam, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, dari berbagai macam suku yang tinggal di sini," tegas Panglima TNI menambahkan.
Dengan asumsi, masyoritas umat Islam yang telah mati-matian merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, maka tidak mungkin menghancurkannya.
"Masa mayoritas Islam yang memerdekakan bangsa ini (melakukan kudeta/makar)?" ujar Panglima TNI.
"Itu tidak mungkin, buktinya Aksi 411 dan Aksi 212 damai, aman, dan tertib. Ini kan berita hoax saja yang menyampaikan seperti itu (kudeta/makar). Sehingga menakut-nakuti kita semuanya. Jangan takut, karena Indonesia tidak bisa ditakut-takuti, karena kita adalah kumpulan manusia yang berjiwa satria dan patriot," tukas Panglima TNI menegaskan. (rmol)
Catatan :
Prajurit sejati tidak akan goyah oleh gertakan siapapun, karena prajurit adalah milik rakyat, bukan milik penguasa....