Utang pemerintah tercatat mencapai Rp4.034,80 triliun pada Februari 2018. Angka ini meningkat 13,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah mengklaim penggunaan utang dilakukan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan.
Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengatakan, pembangunan saat ini belum memberikan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, dia menekankan jika memang pemerintah ingin melakukan pembangunan infrastruktur maka harus diselesaikan sesuai rencana.
Negara bisa mencontoh Korea Selatan yang berhasil membiayaai pembangunan infrastrukturnya dengan utang. "Korea Selatan negara yang sama-sama merdeka pada 1945 ini, tapi memiliki nasib yang berbeda dengan Indonesia," ungkapnya, di kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Menurutnya, pada awal tahun 1960, Indonesia dan Korea Selatan memiliki PDB per kapita yang hampir sama. Namun setelah mendapat bantuan keuangan dari Amerika Serikat (AS), Korea Selatan mampu menggunakannya secara produktif untuk membangun SDM dan industrinya.
"Bantuan keuangan ini tidak membuat Korea terjebak dalam lingkaran utang seperti yang dialami banyak negara berkembang. Bahkan Korsel kini menjadi negara pengekspor peringkat delapan dunia setelah China, Amerika, Jerman, Jepang, Prancis, Belanda dan Inggris. Orientasi ekonomi pada ekspor menjadi salah satu pendongkraknya," jelasnya.
Perbedaan nasib dengan Korea Selatan ini membuat ke khawatiran bahwa Indonesia tidak bisa seperti Negeri Ginseng tersebut. Justru dia khawatir nantinya bisa seperti Zimbabwe hingga Srilanka.
Asal tahu saja, Zimbabwe akibat utang sebesar USD40 juta kepada China, akhirnya harus mengikuti keinginaan China dengan mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Mata uang Yuan di Zimbabwe mulai berlaku pada 1 Januari 2016, setelah pemerintahan Zimbabwe tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir desember 2015.
Kemudian kegagalan juga disusul oleh Nigeria di mana model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. "China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastuktur di Nigeria," imbuhnya.
Selanjutnya ada kegagalan Srilanka karena tidak mampu membayar utang, akhirnya pemerintah Srilangka harus rela melepas Pelabuhan Hambatota sebesar 70% sahamnya di jual kepada BUMN China.
"Demikian halnya dengan Pakistan, di mana membangun Gwadar Port yang dibangun bersama China dengan nilai investasi sebesar USD 46 miliar. Nyaris tidak ada," tukasnya. (feb)