PAKAR hukum tata negara Prof Mohammad Mahfud MD membantah tudingan Prof Yusril Ihza Mahendra yang dianggap bertentangan dengan fakta.
Menurut Mahfud MD, pernyataan Yusril yang dimuat oleh media online itu memposisikan dirinya tidak mendukung Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.
Padahal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili 395 sengketa Pilkada (langsung), Mahfud mengaku salah seorang yang mengusulkan agar Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD.
Karena itu, Mahfud menganggap pernyataan Yusril itu tendensius dan manipulatif.
"Statement Yusril terasa ingin memberi kesan bahwa:
1) Saya mendukung Pilkada Langsung;
2) Saya yang menginspirasi SBY untuk berbalik arah sehingga mengeluarkan Perppu. Itu semua manipulatif dan tendensiun. Inilah fakta yg bisa dilacak jejak digitalnya," tulis Mahfud MD dalam kultwit, Kamis (12/4/2018)
Mahfud MD membuat kultwit sebanyak 21 kali untuk mengklarifikasi atau membantah pernyataan Yusril.
Yusril seperti diberitakan rmol, mengatakan, rencana pengembalian format pemilihan kepala daerah kepada DPRD sudah pernah menjadi rancangan undang-undang (RUU) di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sebenarnya kita mau begitu (Pilkada kembali ke DPRD) dan sudah ada RUU begitu, tapi kemudian Pak SBY mengeluarkan Perppu (Pilkada langsung)," ujarnya, Senin.
Yusril bahkan mengaku pernah dicurhati SBY soal UU Pilkada itu ketika keduanya berkunjung ke Jepang. Ia pun kala itu tegas meminta SBY mempertahan UU yang dibuatnya.
"Tiba-tiba waktu Pak SBY pulang ke Jakarta, ada statement dari Pak Mahfud MD, 'hati-hati pendapat Pak Yusril itu jebakan batman'. Ya udah, Pak SBY kan langsung berputar balik," jelasnya.
Yusril menilai bahwa pernyataan Mahfud MD itu seperti memberikan pandangan yang keliru. Mahfud seperti lupa dengan cita-cita demokrasi yang diperjuangkan dalam reformasi.
"Pikiran kita awal reformasi itu pun yang dipilih langsung hanya Presiden bukan sampai kepala daerah," ujarnya.
Inilah Kultwit Mahfud MD Terkait Polemik Pilkada Langsung dan Pilkada Tak Langsung
(Pilkada-1): Pernyataan Yusril dia bawah ini bertentangan dgn fakta dan "agak" menyesatkan" Yusril: SBY Putar Balik Karena Statement Mahfud MD
(Pilkada-2) Statement Yusril terasa ingin memberi kesan bahwa: 1) Saya mendukung Pilkada Langsung; 2) Saya yang menginspirasi SBY untuk berbalik arah sehingga mengeluarkan Perppu. Itu semua manipulatif dan tendensiun. Inilah fakta yg bisa dilacak jejak digitalnya.
Pilkada-3) Sebagai Ketua MK yg mengadili sengketa Pilkada sekitar 395 kasus saya adl salah seorang yang mengusulkan agar Pilkada kembali dilakukan di DPRD. Itu saya kemukakan pada Seminar Nasional antara MK, KPU, dan Kemendagri pada bulan Pebruari 2012 di Hotel Mulia.
(Pilkada-4) Pada seminar itu tampil sbg narasumber: Menko Polhukam Joko Suyanto, Ketua MK Mahfud MD, Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua KPU A. Hafidz. Semua narassumber setuju: Pilkada dikembalikan ke DPRD krn Pilkada Langsung lbh bnyk mudharatnya. Materi seminar Itu sdh dibukukan.
(Pilkada-5) Stlh seminar 2012 itu Pemerintahan SBY, melalui Mendagri Gamnawan Fauzi dengan surat Presiden, mengajukan RUU Pilgub. Pilbup, Pilwali (Pilkada) yang berisi perubahan sistem Pilkada dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Waktu itu semua parpol di DPR-RI menyetujui.
(Pilkada-6) Ormas-ormas besar spt NU dan Muhammadiyah jg mendukung secara terbuka, Pilkada di DPRD sj. Kata mereka, Pilkada langsung tlh merusak moralitas rakyat & mem-belah2 kehidupan sosial. Penyalahgunaan jabatan, kekerasan politik, dan money politic marak di Pilkada langsung
(Pilkada-7) Masalah politiknya muncul: RUU yang sebenarnya sdh mulus di DPR itu proses akhir pengesahannya dilakukan pada saat Pilpres yang polarisasi politiknya terbelah ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi.
(Pilkada-8) Sidang Paripurna DPR bln Okt' 2014 berlangsung panas. Parpol2 yg tadinya pro Pilkada di DPRD ada yang berbalik, meminta Pilkada langsung. LSM-LSM berteriak bahwa Pilkada lewat DPRD membawa kemunduran p demokrasi yg sdh kita bangun dgn susah payah. Mengapa jadi begitu?
(Pilkada-9) Waktu itu atraksi politik yang muncul adl: Jika Pilkada dilakukan lewat DPRD akan menimbulkan ketidakseimbangan. Sebab para DPRD akan dikuasasi oleh KMP sbg pemenang Pilleg 2014 padahal pemenang Pilpres alah KIH. Ini sangat potensial menimbulkan instabilitas. Itulah.
(Pilkada-9) NU Muhammadiyah jg mengubah pandangannya, meskipun tdk institusional. Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan Katib Am PBNU Malik Madani yg tadinya gencar mengusulkan Pilkada lewat DPRD kemudian mendukung Pilkada langsung. Situasi politik sangat penas. SBY dan Gamawan dihujat.
(Pilkada-10)- Sy yg sejak 2012 mendukung Pilkada di DPRD tetap pd sikap itu. Sy dikeroyok ramai2 melalui dialog yg tdk imbang di TV-TV dan medsos. Sy tunjuk bhw melalui Penpres No. 6 Tahun 1959 Bung Karno pun tak setuju pilkada langsung shg membatalkan UU No. 1 Tahun 1957.
(Pilkada-11) Akhirnya keputusan ttg itu diputuskan scr dramatis melalui voting di DPR dan disetujuilah UU Pilkada dgn mekanisme melalui DPRD. Masyarakat sipil dan pers didominasi hujatan thd SBY sbg perusak demokrasi yg tlh dibangunnya sendiri. Pokoknya RUU itu hrs dibatalkan.
(Pilkada-12) Bully thd SBY itu bagaikan bah yg menjadi trending topic sampai ber-hari2. SBY yg sedang melakukan kunjungan ke Amerika megeluarkan pernyataan bhw dirinya tdk setuju pd RUU itu dan SBY setuju dgn aspirasi masyarakat serta akan mencari jalan keluar secepatnya.
(Pilkada-13) Dari Amerika Mensesneg Sudi Silalahi yg ikut kunjungan SBY bilang bhw SBY tdk akan menandatangani RUU itu. Dari Indonesia, sy berteriak, meskipun SBY tidak menandatangani tapi stlh 30 hr RUU itu akan berlaku dengan sendirinya sesuai dgn Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
(Pilkada-14) Sepulang dari Amerika SBY mampir ke Jepang dan bertemu dgn Yusril di sana utk mendapat saran. Inilah saran Yusril yg tersiar: "SBY tdk usah menandatangani RUU itu krn tdk setuju dan selanjutnya serahkan itu kpd Presiden baru agar disikapi dan diselesaikan".
(Pilkada-15) Saran Yusril di Jepang itu menurut sy tidak fair dan mendorong Presiden baru, Jokowi, masuk dlm jebakan betmen. Sebab ditandatangani atau tdk RUU itu akan berlaku dgn sendirinya stlah 30 hari disetujui di DPR. Saran saya waktu itu, SBY hrs tandatangan scr gentleman.
(Pilkada-16) Saya bilang stlh ditandatangani, kalau SBY tdk setuju dgn UU itu barulah diubah melalui legislative review. Sepulang ke Indonesia pd tanggal 30 September SBY menandatangani UU itu tetapi 2 hari kemudian, tanggal 2 Oktober dicabut sendiri dgn Perrpu. Itulah sejarahnya.
(Pilkada-17) Jadi dari mana ceritanya Yusril mengatakan SBY balik kucing krn statement saya? Dari mana pula datanya saya menyimpang dari tujuan reformasi yg tlh menyepakati Pilkada tetap dilakukan di DPRD. Bukankah sikap sy ada dokumen dan jejak digitalnya sejak 2012? Wadduh.
(Pilkada-18) Stlah banyak pimpinan parpol, MPR dan DPR, setuju ke Pilkada lewat DPRD dan saya juga berbicara ttg itu di Senayan beberapa hari yg lalu, tiba2 Pak Yusril ingin ambil posisi opini dgn membalik-balikan fakta dgn tudingan yg tdk berdasar. Subhanallah, lihai benar ya.
(Pilkada-19) Zaman now adl zaman digital. Sulit berbohong krn direkam oleh Malaikat Roqib & Atid via jejak digital. Yg sy kultwit itu jejak digitalnya lengkap. Oh, ya, di atas pengesahan RUU di DPR sy tulis bln Oktober 2014, maaf, yg benar menjelang bln Oktober, stlh Pilpres.
(Pilkada-20) Demikianlah penjelasan saya. Saya tak ada urusan politik apa pun dgn Pak Yusril melainkan hanya menjelaskan fakta yang tak bisa dipungkiri karena ada dokumen dan jejak digitalnya. Penuh hormat kpd sahabat akademis saya, Prof. Yusril Ihza Mahendra.
(Pilkada-21) Semua penjelasan saya tentang ini boleh dikutip oleh seiapapun asal tidak dikanibal. Boleh juga dicari jejak digitalnya melalui "Google" dan "Youtube" selama bulan Agustus dan September 2014. (trb)