Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meresmikan posko JOIN, akronim dari Jokowi-Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Cak Imin juga mengumumkan secara resmi partainya mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.
"Saya nyatakan bahwa PKB pada Pilpres 2019 yang akan datang akan mengusung pasangan Jokowi-Muhaimin Iskandar atau pasangan JOIN," kata Cak Imin di Posko Join, Jalan Tebet Barat VIII, Jakarta Selatan, Selasa (10/4).
Deklarasi JOIN, katanya, akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia. "JOIN akan jadi tema perjuangan sampai Pilpres 2019. Semoga Allah memberi kesuksesan dan JOIN yang akan menang 2019 mendatang," Cak Imin menambahkan.
Ketua Posko JOIN Usman Sadikin mengatakan, duet Jokowi-Cak Imin merupakan perpaduan antara kaum nasionalis dan relegius. (berita lengkapnya klik disini)
Mengingat kembali Tragedi KPK Temukan Duit Rp 1,5 Miliar di Kardus Durian
Nama Muhaimin Iskandar menduduki tempat teratas ketika disodorkan menjadi calon wakil presiden. Namanya dijadikan bahan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama empat orang lainnya. Hasilnya Cak Imin, sapaan Muhaimin, menjadi yang terfavorit. Meski angka yang paling besar dalam survei ini adalah tidak memilih lima nama yang disodorkan LSI.
Survei itu dirilis LSI pada Sabtu 27 Januari 2018. Hasilnya, Cak Imin mendapatkan perolehan 14,9 persen mengungguli Zulkifli Hasan yang mendapat 3,8 persen, TGB Zainul Majdi mendapat 2,2 persen, Sohibul Iman 1,9 persen, Romahurmuziy 1,1 persen, dan tidak memilih 76,1 persen.
Survei ini dilaksanakan sejak 20 Desember-31 Desember 2017 dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,8 persen ini dengan pertanyaan tertutup dan memunculkan lima nama tadi. Proses ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan 1.220 responden.
Meski favorit jadi cawapres untuk saat ini dari kalangan tokoh muda Islam, ternyata nama Cak Imin enggak bersih-bersih amat. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014 ini pernah disebut-sebut terlibat kasus korupsi yang terkenal dengan istilah 'kardus durian'. Tapi, namanya lolos dari jeratan hukum kasus tersebut. (berita lengkapnya klik disini)
KPK Temukan Duit Rp 1,5 Miliar di Kardus Durian
Setidaknya dua orang pejabat dan staf Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicokok tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ditangkap di tempat terpisah, lengkap dengan barang bukti berupa dana sebesar Rp 1,5 miliar. Duit yang diduga bakal jadi pelicin proyek itu, berada dalam satu kardus bersama durian.
"Mereka tertangkap tangan. Kurirnya membawa kardus berisi durian dan uang" kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Kamis 25 Agustus 2011. " Di dalamnya ada slip pengambilan uang dari bank"
Ketiga orang yang diciduk tim KPK itu adalah DNW; seorang pegawai swasta, INS; Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan (P2K) Kementerian, serta DI, Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi kementerian. Mereka saat ini menjalani pemeriksaan di Gedung A, lantai dua kementerian.
Menurut Johan, duit Rp 1,5 miliar dalam kardus itu diduga akan digunakan jadi pelicin pencairan dana program Pembangunan Infrastruktur Daerah Bidang Transmigrasi kementerian senilai Rp 500 miliar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2011. (berita lengkapnya klik disini)
Berita terbaru : KPK Pelajari Dugaan Keterlibatan Cak Imin Di Korupsi "Kardus Durian"
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus 'kardus durian'.
Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang disebut ikut kecipratan duit 'kardus durian'.
"Coba saya pelajari dulu ya seperti apa itu kasusnya," kata Saut ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/4). Pada persidangan di 2012, Dharnawati mengatakan uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin. (berita lengkapnya klik disini)