Pengamat politik dari Poskapol Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai aksi #2019GantiPresiden perlu mendapat perhatian dari kubu Capres Petahana Joko Widodo.
Menurutnya secara perlahan aksi tersebut diterima masyarakat di dunia nyata.
"Saya merasa bahasa isu ini relatif baik dan sah secara demokrasi. Ini perlu kerja keras dari Pak Jokowi dan pendukungnya untuk membendung isu ini," kata Aditya saat ditemui di Cafe Mandailing, Jakarta, Kamis, (24/5).
Ia mengingatkan agar Jokowi tidak salah mengambil kebijakan dan keputusan di akhir periode sebab bisa berdampak pada elektabilitas di Pilpres 2019.
Kendati gerakan ini baru masif di hanya sebatas pengguna internet dan kota-kota besar saja, namun bukan tidak mungkin akan menjalar hingga ke pedesaan.
Ia mencontohkan aksi serupa pernah dimainkan kubu Demokrat saat pemilu Amerika Serikat tahun 2008.
"Saya ingat Obama tahun 2008 dengan gerakan ‘chance’, bisa mengalahkan presiden petahana. Ini makannya para partai pendukung harus hati-hati," pungkasnya. (nes)
PDIP: Kinerja Pemerintah Kalah Sama #2019GantiPresiden
Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menilai gerakan #2019gantipresiden melambung karena dibesar-besarkan oleh media dan survei.
Menurutnya dua kompenen tersebut semakin menggirin gerakan tersebut menjadi sebuah isu nasional yang bergulir sangat cepat.
"Kalau kita lihat yang besar itu medsos, antara realistis atau fakta. Peran media juga besar di sana karena jadi judul besar berita," ujar Eva saat diskusi di Cafe Mandailing, Jakarta, Kamis, (24/5).
Padahal sambung Eva, kinerja Presiden Jokowi cukup banyak, namun kalah publikas dengan isu 2019 ganti presiden. Tidak hanya itu, ada pernyataan pemerintah yang tidak terpublikasi dengan baik.
Lebih lanjut Eva memberi contoh terkait kinerja pemerintah yang tidak terpublikasi dengan baik yakni soal isu TKA. Walaupun Menaker Hanif Dakhiri sudah kasih klarifikasi, namun yang muncul tetap opini pertama tentang keberpihakan pemerintah terhadap TKA.
"Akhirnya orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi terbawa dengan isu ini karena terus dikampanyekan. Ini masukan buat kita untuk memperbaiki publikasi," pungkas Anggota Komisi IX DPR itu. (nes)