Aparat kepolisian terus patroli merazia para pengunjung kegiatan Car Free Day (CFD) yang mengenakan kaos bernuansa politik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pagi ini (Minggu, 6/5).
Tampak dua pria berjalan dari arah Semanggi. Masing-masing mengenakan kaos bertuliskan sama #2019GantiPresiden meski beda warna, hitam dan putih.
Saat ditanya, kedua pria itu mengaku tidak ada niatan mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden yang memang dijadwalkan hari ini. Mereka hanya ingin memakai kaos tersebut.
Tiba-tiba seorang polisi mendatangi keduanya dan meminta kaos yang mereka kenakan dibalik.
"Saya minta bajunya dibalik dulu Pak," ucap polisi itu kepada dua pria dimaksud.
Awalnya mereka menolak. Namun polisi itu terus memaksa hingga akhirnya dituruti.
"Nggak usah di sana-sana, di sini aja baliknya," tegasnya.
Bukan hanya kedua pria tersebut, para pengunjung CFD yang lain juga kena sweeping kaos.[wid]
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Andri Yansyah menegaskan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan MH. Thamrin- Jenderal Sudirman harus bebas dari agenda politik apapun.
"Car Free Day itu buat olahraga dan hiburan. Tuh lihat peraturannya," ujar Andi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Minggu pagi (6/5).
Peraturan Gubernur 12/2016 mengatur kegiatan CFD harus bebas dari kegiatan politik, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), termasuk kegiatan yang bersifat menghasut.
Para pengunjung CFD yang hendak memasuki area Thamrin-Sudirman menggunakan kaos bernuansa politik seperti #2019GantiPresiden disuruh lepas dan ganti terlebih dahulu.
Petugas juga menyiapkan kaos putih polos bagi peserta yang mengenakan kaos politik tapi hendak mengikuti CFD.
"Tagar itu politik bukan? Pesannya kalau ganti presiden, itu politik dan kita larang," tegas Andri.
Ratusan personel gabungan dari kepolisian, TNI dan Pol PP terlihat bersiaga di sekitaran akses masuk CFD. Mereka melakukan sweeping kepada siapa saja yang masih memakai kaos bernuansa politik di CFD. (dzk)
Kemunculan tagar #2019GantiPresiden adalah konsekuensi dari keputusan politik menetapkan Presidential Threshold sebsar 20 persen mengikuti hasil Pemilu 2014. Semestinya, hal ini disikapi dengan lebih bijak oleh aparat pemerintah, dengan tidak melakukan intimidasi. (rmol)