Ide mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab), dengan misi pemberantasan teroris, dianggap hanya akal-akalan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Anggapan itu diutarakan Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, kepada wartawan di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta, Selasa (22/5).
Tigor ingatkan bahwa Koopssusgab pernah digagas Moeldoko ketika ia masih menjabat Panglima TNI, tepatnya di tahun 2015. Namun, ide itu sempat dibekukan.
"Enggak perlulah itu (Koopssusgab). Itu kan gagasan Moeldoko di tahun 2015, sekarang mau direalisasikan lagi. Ini cuma manuver Moeldoko untuk memperkuat posisinya saja," ujar Tigor.
Lagipula, menurutnya, sangat tidak mudah untuk menggabungkan pasukan khusus dari tiga angkatan di TNI yang mempunyai keahlian berbeda-beda.
"Pemberantasan terorisme ini terkait kontra radikalisme, penindakan dan deradikalisasi. Itu semua ranah sipil, bukan militer," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa pelibatan TNI dalam operasi pemberantasan teroris sudah diatur di dalam UU TNI. Dalam aturan itu, Polri diposisikan sebagai "leading sector".
"Sudah diatur di UU TNI, dan itu pun mengacu kepada kebijakan politik presiden," terang Tigor. (ald)