2018 ini adalah penilaian terakhir rakyat kepada yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, dan ini adalah penentu bagi perolehan suara dalam pemilu 2019 yang akan datang.
Penilaian rakyat terhadap kinerja dan sikap kenegaraan Presiden Jokowi sudah mulai tajam. Kepercayaan rakyat semakin lemah, semangat rakyat untuk memilih kembali semakin lesu.
Tanda ini adalah fenomena dari perilaku elit lingkaran Istana, dan sikap Presiden sendiri. Perilaku elit Istana yang membuat rakyat merasa jengkel dan hampir putus harapan terhadap kekuasaan untuk memperbaiki keadaan mereka.
Komentar-komentar para menteri yang secara langsung membuat hati rakyat merasa terpukul. Mulai dari komentar tentang keong sawah, cabe tanam sendiri, beras di pasar ditawar, rakyat miskin diet, cacing sarden berprotein. Komentar itu seakan-akan ejekan yang sangat menyedihkan bagi rakyat.
Presiden secara pribadi tidak memiliki citra yang bisa memberikan kebanggaan dalam hati rakyat, baik itu skala nasional maupun internasional. Penampilan panggung presiden yang kelihatan "buruk" itu menjadi salah satu faktor utama bagi pusat penilaian rakyat.
Belum lagi kehidupan ekonomi, sosial, politik yang semakin merepotkan. Presiden seakan-akan tidak memahami maksud dari amanat rakyat dalam membangun ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, kini menjadi duka cita dan penderitaan.
Ekonomi yang semakin melemah, nilai tukar rupiah yang anjlok masih bertengger 14 ribu hingga hari ini, harga bahan pokok yang semakin melejit, hingga hari ini masih bertengger dalam harga yang tinggi, meski pun ada sedikit fluaktif, berkurangnya daya beli masyarakat dikarenakan pengaruh nilai tukar dan import yang terus dilakukan. Efek domino dari mahalnya bahan baku plus jasa angkutan impor membuat inflasi merangkak naik.
Selain persoalan ekonomi, ada lagi persoalan sosial yang cenderung menciptakan disintegrasi. Ada ketidakadilan dalam penegakan hukum, ada ketimpangan dalam penanganan masalah sosial, di satu sisi kelompok tertentu diberi kebebasan sebebas-sebebasnya, kelompok yang lain ditekan dan dilarang.
Aparat penegak hukum memperkeruh suasana itu, dan terus menjadi produksi keributan yang tak henti. Penanganan kasus di media sosial yang semakin hari membuat berbagai pihak semakin curiga. Ada nuansa perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu.
Isu bhinneka anti bhinneka menjadi "proyeksi" untuk memetakan lawan dan kawan. Ideologi Pancasila dijadikan alat pemukul bagi lawan. Fenomena ini adalah awal dari bubarnya semangat kemajemukan yang telah lama menjadi bagian penting bertahannya negara, dan menjadi cita-cita dasar bernegara dan falsafah penting bagi negara Pancasila.
Namun yang terjadi, Pancasila dimunculkan kepermukaan forum seminar lalu dijadikan sebagai alat, maka yang terjadi adalah pancasila dijadikan sebagai alat "pemecah-belah", karena penguasa mendalilkan diri persis seperti pancasila itu.
Padahal pancasila, baik oposisi maupun penguasa, baik lawan politik maupun kawan politik, baik elit maupun rakyat, baik yang kaya maupun yang miskin melarat, berhak untuk mengatakan diri pancasila, dalam makna dan hakikat pancasila yang universal. Tetapi apabila pancasila berubah menjadi alat maka pancasila yang agung itu diselewengkan dengan dalil menjaga ideologi, padahal menjadikan ideologi sebagai hasrat untuk membesarkan kekuasaan.
Kondisi politik yang terus menjadi perhatian utama kita, tidak lain karena telah menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi jatah. Ada lembaga dengan gaji yang melangit, padahal lembaga itu fungsi dan kewenangannya belum jelas apa kerjaannya. Kasarnya, mereka hanya "ongkang-ongkang dapat gaji melangit". Rakyat menjerit, negara krisis, pejabat makin kaya.
Itu adalah potret politik balas budi yang menjadi tontonan yang terus kita lihat dalam pentas politik selama 4 tahun terakhir ini. Selama itu pula kita menyaksikan relawan jadi direktur BUMN, pendukung mendapatkan karpet merah kekuasaan, sementara profesionalitas dan keahlian menjadi bagian akhir untuk menilai kepantasan. Negara dikelola secara amatiran.
Lalu kepada siapa kita menyuarakan ini? Menyuarakan segala "keluh-kesah" kita tentang keadaan bangsa kita. Apabila kita mengatakan ini kepada penguasa, maka kita dianggap sebagai "pembuat makar", dan "anti pemerintah". Kalau kita menyampaikan ini kepada rakyat, maka akan menambah beban dan derita mereka.
Maka tidak ada kata lain bagi kita, bagi perasaan dan "derita" yang terus dicabik ini, bahwa kekuasaan Joko Widodo cukup satu periode. 2019 adalah momen kita untuk mengatakan itu di TPS ketika kita menusuk calon Presiden. Tegasnya, tidak ada kata yang pantas kecuali cukup satu periode.
Kita katakan dengan hati yang tulus kepada Pak Jokowi yang mulia, bahwa beliau beristirahat saja, periode berikutnya berilah kesempatan kepada mereka yang lebih mengerti dan memahami arah kemudi negara.
Kalau benar Pak Jokowi dan pendukungnya cinta Tanah Air, cinta persatuan, cinta NKRI tanah tumpah darah kita semua, maka kata yang paling pantas adalah "cukup satu periode" selanjutnya kita dipimpin Presiden baru yang lebih baik dan lebih berpengalaman.
Marilah kita berdoa, semoga bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bermartabat dengan pemimpin yang betul-betul mengerti negara dan cara mengemudikan negara. Wallahualam bissawab.
Furqan Jurdi
Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani