Kaget, baca berita di detik.com bahwa hari ini Komjen Muhammad Iriawan mau di lantik Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebagai Plt Gubernur Jawa Barat.
Gaduh-gaduh lagi euy. Pan UU Kepolisian dan Permendagri yang di buat Mentri Tjahjo Kumolo melarang Perwira Polisi Aktif menjabat jabatan Gubernur.
Beberapa waktu lalu Menkopolhukam Wiranto juga akan membatalkan Polisi Aktif menjabat jabatan Gubernur. Nah ko pagi ini tetap mau di laksanakan pelantikan Komjen Irawan sebagai Plt Gubernur?
Ada beberapa kemungkinan tindakan nekad ini di lakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
1. Ada kepanikan yang luar biasa bahwa Cagub yang tidak dukung Jokowi 2 Periode akan menang. Sehingga pelantikan Komjen Irawan tetap di laksanakan atas perintah Presiden Jokowi. Padahal pelantikan ini, Langgar UU Kepolisian no 2 tahun 2002 dan Permendagri no 74 tahun 2016.
2. Bisa saja tindakan nekad Mendagri, Tjahjo ini atas perintah Ketum nya Megawati dengan harapan, Komjen Irawan dapat membantu memenangkan Pasangan yang di dukung PDIP, yaitu: Tb Hasanuddin-Anton Charliyan (Mantan Jendral TNI-Mantan Kapolda Jabar).
3. Bisa saja, Publik anggap Plt M Irawan atau yang di kenal dengan Iwan Bule; Mantan Kapolda Mentro Jaya ini adalah memenuhi tekanan dan pesanan Para Taipan untuk topang Proyek mereka semisal: Kereta Cepat Bandung-Jakarta, Meikarta dsb nya.
4. Bisa juga, apa yang di lakukan Mendagri Tjahjo Kumolo ini untuk bergaining posisi persiapan Tito Karnavian (Kapolri) untuk Cawapres Jokowi; bila Jawa Barat dapat di bantu kemenangan nya oleh Plt Gubernur yang adalah Jendral Polisi aktif. Setidak nya yang menang bukan lah pasangan yang #2019GantiPresiden. Bisa saja ini di anggap sebagai prestasi Tito Karnavian.
5. Jika, diamati Cagub Jawa Barat dari PDIP yang wakil nya adalah Mantan Kapolda Jabar dan Plt Gubernur Jabar adalah Polisi aktif; bisa di bilang ini adalah Upaya Tito membangun Politik Polri. Tito, menyeret Polisi berpolitik.
6. Kelihatan untuk menaklukan Jawa Barat; karena Pilpres 2014 Jokowi kalah, maka di Pilgub Jabar ini, apa pun cerita nya; Pasangan Pendukung Partai Penguasa dan atau Pasangan pendukung Jokowi 2 Periode harus menang. Berapa pun harga nya harus di beli; meski harus langgar UU Polri dan Permendagri sekali pun.
7. Tapi, ada satu faktor yang kurang di perhitungkan oleh Istana dan elit Jakarta; Arus mainstrem di bawah ingin #2019GantiPresiden tidak terbendung termasuk di Jawa Barat. Maka, bisa saja rencana pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar akan blunder, he he he.
8. Bisa saja Publik anggap tindakan Mendagri yang cerminkan mis menagemen- yang kacau di rezim ini adalah ekspresi kepanikan. Dan bisa saja keputusan Mendagri ini akan menjadi bola salju effect untuk menambah memperlemah untuk kejatuhan Rezim ini. Mbo ya di timbang masak2 dikit ke.(*)
Muslim Arbi