Sejumlah parpol mengkritisi keputusan Jokowi memilih Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Bahkan, PKS, Gerindra, dan Demokrat mengajukan hak angket atas keputusan Presiden Joko Widodo tersebut
Partai Demokrat pertama kali mengusulkan hak angket. Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, mengkritik Jokowi yang suka membuat polemik. Kebijakannya mengundang sorotan publik dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.
"Kalau tidak riuh rasanya tidak hidup, sudah begitu melanggar hukum lagi. Untuk kali ini Jokowi layak di-angket," ujar Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, ketika dihubungi, Senin (18/6).
Jansen menilai penunjukan Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule ini seakan menunjukkan Indonesia tidak memiliki pegawai negeri sipilyang cakap. Sehingga, ia harus mengangkat Pj gubernur dari institusi kepolisian.
"Tindakan ini di luar persoalan netralitas menunjukkan pembinaan Aparatur Sipil Negara dibawah pemerintahan Jokowi gagal total," jelas Jansen.
"Lebih berbahaya lagi jika Mendagri menunjuk polisi aktif jadi PLT Gubernur ini karena tidak percaya pada kemampuan pegawai negeri kita yg jelas-jelas selama 3,5 tahun terakhir ini hasil dan produk pembinaan dia sendiri," lanjut Jansen.
Sy akan ikut dukung agar @DPR_RI gunakan hak angket pengangkatan pj Gub Jabar. Berpotensi melanggar UU n telah menipu rakyat. @Gerindra— Fadli Zon (@fadlizon) June 18, 2018
Fadli Zon soal Komjen Iwan Bule Pj Jabar-1: Pemerintah Menipu Rakyat
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah resmi melantik Komjen Pol M Iriawan atau Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Namun, polemik pengangkatan M. Iriawan masih terus bergulir.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut pemerintah telah membohongi publik, karena usulan penunjukan Pj Gubernur dari Polri jauh-jauh hari telah ditarik oleh pemerintah. Tetapi, nyatanya hari ini usulan tersebut tetap saja diwujudkan.
"Pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat," ujar Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon, Senin (18/6). (kumparan)
6) Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat.— Fadli Zon (@fadlizon) June 18, 2018