PKB Desak Mahar Politik Rp 500 M Sandi Dijelaskan Secara Hukum Pemilu
Dugaan transaksi mahar politik senilai Rp 1 triliun oleh bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno harus segera dijelaskan secara hukum dan tata aturan pemilu.
"Harus dipertanyakan apakah itu melanggar undang-undang atau pidana," ujar Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Hotel Oria, Jakarta, Senin (13/8).
Karding mengatakan, memang tidak ada aturan yang melarang dalam kegiatan politik untuk menerima bantuan dana dari pihak lain.
Hanya saja, imbuh Karding, ada batasan bahwa bantuan dari perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar. Sedangkan bantuan dana dari institusi maksimal Rp 50 miliar.
"Jadi kalau sampai Rp 500 milyar itu apa hukumnya," tanya Karding.
Dugaan Mahar Politik Sandi, Bawaslu Bisa Ambil Tindakan Tanpa Ada Laporan
Bawaslu tidak perlu menunggu laporan untuk mengambil tindakan terhadap dugaan mahar politik Rp 1 triliun, sebagaimana pengakuan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno.
"Saya kira terkait hal ini Bawaslu bisa mengambil langkah-langkah, tidak perlu didahului pelaporan," ujar Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di Hotel Oria, Jakarta, Senin (13/8).
Johnny menyebut bahwa soal dana pemilu semua sudah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Sehingga, Bawaslu sebagai pengawas harus jeli melihat apakah ada gerakan yang tidak sesuai dengan UU dimaksud.
"Biaya-biaya yang berhubungan dengan pemilu, sudah diatur detail di sana (UU Pemilu). Tentu pelaksanaan terkait pasal-pasal biaya pemilu, metode serta cara penggalangan dana pemilu sepenuhnya menjadi domain Bawaslu," jelasnya.
Saat ditanya apakah dari koalisi petahana akan membuat laporan terkait dugaan mahar itu, Johnny menegaskan pihaknya lebih memilih fokus pada perencanaan visi dan misi pemenangan.
"Kami ingin mengisi ini tanpa permusuhan, tapi mengisi dengan kontestasi gagasan ide dan integritas," tukasnya. (fiq)