Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Siane Indriani mengkritik debat Pilpres yang memberlakukan batasan waktu saat pasangan calon menjawab pertanyaan. Kritik itu ia sampaikan setelah menonton debat Pilpres 2014 lalu bersama relawan di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
"Debat itu ikut gaya televisi, tidak mau terlalu panjang. Yang penting rating tinggi sehingga waktunya diatur," kata Siane di hadapan relawan Prabowo-Sandi, Sabtu (12/1).
Siane mengaku mengetahui hal itu karena pernah menjadi direktur pemberitaan salah satu televisi swasta. Ia mengklaim paham bagaimana siasat televisi untuk mendapat banyak penonton.
Menurutnya, debat jadi lebih menarik bila paslon diberi waktu satu menit untuk menjawab. Paslon yang berhasil menjawab dalam waktu satu menit akan dianggap hebat oleh penonton.
"Setelah satu menit selesai, [penonton] tepuk tangan. Bukan karena substansi [jawaban], karena hebat satu menit bisa selesai [menjawab]," kata Siane.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan memberikan pendapat serupa. Menurutnya debat yang dibatasi waktu terasa seperti cerdas cermat.
"Kami dengar suasana perdebatan akan dibatasi (waktu), 1-2 menit kayak cerdas cermat. Menurut saya enggak bisa negitu," kata Fery.
Fery menjelaskan debat adalah tempat kontestasi gagasan yang substantif. Menurutnya gagasan akan tersampaikan dengan baik tanpa batas waktu.
"Jadi tidak usah dibatasi, itu menjadi tidak menarik," kata Fery.
Debat perdana Pilpres akan berlangsung pada 17 Januari mendatang dengan tema seputar hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Adapun debat tersebut akan diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta.
Menanggapi tema debat perdana, Siane menilai HAM adalah isu yang muncul lima tahun sekali pada saat Pilpres. Menurutnya isu HAM mulai dimainkan sejak Prabowo berdampingan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.
"Isu HAM selalu ditujukan ke Prabowo, itu hanya muncul ketika menjelang Pilpres. Padahal udah tiga kali, tapi tuduhan dan sindiran tidak muncul saat 2009 Prabowo berpasangan dengan Mega," kata Siane.
Sebagai anggota Komnas HAM, Siane mengaku paham mengenai tujuh pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu pelanggaran HAM berat masa lalu adalah kasus 98.
Ia mengaku sudah membaca penyelidikan Komnas HAM terkait tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurutnya dalam penyelidikan itu, tidak pernah disebutkan nama tersangka.
"Kalau diluar ada yang sebut [nama tersangka] itu bisa dikatakan fitnah. Sebagai orang yang mengerti dan hargai hukum, harus junjung azas praduga tak bersalah," kata Siane.
Ia menyebut Prabowo tak memiliki beban terkait kasus pelanggaran HAM. Prabowo pun disebut siap melaksanakan perintah hukum jika dilakukan secara adil. (adp/agi)