JARILANGIT.COM - Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa PD tidak diuntungkan pada pilpres 2019, karena hanya partai yang kadernya menjadi capres yang bisa mendapatkan keuntungan suara. Sepakat dengan AHY, Juru bicara debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria menilai presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen ada karena arogansi kekuasaan Joko Widodo (Jokowi).
"Yang AHY sampaikan itu benar nggak ada yang salah itu. Ini lah sebabnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu presidential threshold 20 persen, itu yang disebabkan arogansi kekuasaan Pak Jokowi yang mau menang sendiri, nggak mau memberi ruang dan kesempatan pada partai-partai lain dan calon-calon lain. Ujung masalahnya di situ," ujar Riza saat dihubungi, Sabtu (2/3/2019).
Riza mengungkapkan, presidential threshold 20 persen membuat beberapa partai tidak dapat mencalonkan capres sendiri di Pilpres 2019. Demikian halnya dengan Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN yang tidak memiliki kursi yang cukup untuk mencalonkan sendiri capresnya, sehingga harus bergabung membentuk koalisi.
"Ini lah yang saya maksud akibat dari arogansi kekuasaan, ini ke depan yang harus dibenahi. Solusinya harus dikurangi presidential threshold-nya, kalau tidak ya susah lah. Kalau presidential threshold tidak dikurangi ya tidak bisa, susah," katanya.
Politisi Gerindra itu melanjutkan, meski AHY merasa Demokrat tidak diuntungkan di Pilpres 2019, namun menurutnya Demokrat sudah bekerja maksimal untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. Riza melihat, baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketum Parpol hingga kader-kader di bawahnya sudah total dan fokus memenangkan Prabowo-Sandiaga.
"Itu kan kami rasakan dukungan daripada Demorkat kepada Prabowo-Sandi. Jadi kami tidak meragukan dukungan dan komitmen daripada Demokrat untuk Prabowo-Sandi," tuturnya.
Dikatakan Riza, dirinya sepakat dengan pernyataan AHY yang menyebut partai yang tidak mengusung kadernya sebagai capres-cawapres tidak dapat diuntungkan. Hal itu disebutnya sebagai efek ekor jas.
"Memang yang lebih diuntungkan itu PDIP, PKB punya cawapres (Ma'ruf Amin), Gerindra, itu lebih diuntungkan dibandingkan partai lain, itu akibat daripada efek ekor jas. Jadi itu kan sudah disampaikan berulang-berulang oleh para ahli, para pengamat," ucapnya.
"Pemerintah harus menyiapkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat, pada kepentingan kualitas demokrasi, yaitu apa? Tidak boleh ada presiden treshold sampai 20 persen. Presiden treshold 20 persen itu merugikan banyak pihak, itu masalahnya di situ," imbuhnya.
Terkait Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo yang meminta Demokrat harus fokus ke Pileg, Riza menilai antara Pilpres dan Pileg tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena suara Pilpres lebih besar daripada suara Pileg.
"Jadi partai pasti membonceng, menunggangi, menumpang, dari suara pilpres, itu wajar. Semua partai setiap ada kampanye Pilpres itu ikut di situ berpartisipasi untuk mendapatkan nilai tambah elektoral daripada Pilpres. Jadi semua partai yang mendukung pasangan calonnya di Pilpres ikut berpartisipasi memberikan dukungan kepada Pilpres dan mengambil manfaat daripada dukungan rakyat kepada Pilpres, supaya berdampak juga pada perolehan suara partai dan suara caleg-calegnya," ungkapnya.
Sebelumnya, AHY menilai hanya partai yang kadernya menjadi calon di Pilpres yang bisa mendapatkan keuntungan suara saat Pemilu 2019.
"Ini memang menjadi tantangan luar biasa bagi seluruh parpol kecuali parpol mempunyai kandidat capres dan cawapres dalam hal ini ada dua parpol diuntungkan ini konsekuensi logis sistem ini. Demokrat harus kerja keras meyakinkan masyarakat luas selain pilpres, ada pileg tidak kalah penting," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3).(dtk)