Tak ingin di gugat anak cucu, PDIP dan Nasdem tolak Rencana Anies Jual Saham Bir

JARILANGIT.COM - Masalah kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta (DLTA) tidak kunjung usai. Gu­bernur DKI Anies Baswedan tetap berencana menjual saham milik Pemprov DKI yang ada di perusahaan tersebut.

Kendati demikian, Anies merasa rencana penjualan saham ini mendapat penolakan dari DPRD DKI. Alasannya, pertama, Pemprov DKI sudah setahun lalu mengirim surat kepada DPRD DKI, namun tidak direspons hingga saat ini.

Selain itu, kesan penolakan juga didapat Anies lantaran Ketua DPRD DKI Prasetiyo Edi Marsudi dengan tegas menentang rencana penjualan sa­ham tersebut. Menurut politisi PDIP itu, selama ini tidak ada masalah dengan perusahaan bir tersebut, dan penjualan sahamnya juga tidak memberi keuntungan yang berarti.

Penolakan serupa juga dilakukan Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus menilai, alasan penjualan saham itu harus jelas, bukan hanya soal haram dan halal.

Anies pun menilai, para wakil rakyat ini, senang mendapat untung dari minuman beral­kohol. Kepada para awak media, Anies men­gatakan, akan melaporkan anggota DPRD DKI yang menolak penjualan saham Anker Bir itu kepada warga DKI.

Sebetulnya, apa alasan fraksi yang menolak penjualan saham tersebut? Apakah semata-mata karena masalah halal dan haram? Ba­gaimana pula pembelaan fraksi yang mendu­kung penjualan saham ini? Berikut penuturan lengkapnya.

Gubernur DKI merasa DPRD menolak rencana penjualan saham Anker Bir. Bagaimana tanggapan Fraksi Gerindra DPRD DKI?

Menurut saya, wacana penjualan inikan sudah lama. Dari zamannya Bang Fauzi Bowo juga sudah mau dijual. Karena sahamnya, kalau tidak salah, cuma ada 15-20 persen. Kecil sebetulnya saham Pemprov DKI itu. Terus waktu zamannya Ahok-Djarot kan mau ditinjau ulang, apakah bisa mendapat­kan yang lebih dari saham itu.

Jika Gubernur ngotot mau jual ?

Kalau sekarang ini Pak Anies mau jual, ya memang sudah seharusnya. Sebab, saya rasa, punya saham ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Bagaimana penilaian Anda terhadap saham ini ?

Harga sahamnya terus merosot. Jadi, buat apa dipertahankan ? DKI cuma punya sekitar 20 persen kok sa­hamnya, tidak seberapa. Soal masalah penolakan itu, kan cuma Ketua DPRD DKI yang ngomong. Anggota lainnya kan tidak ada komentarnya.

Berarti, Fraksi Gerindra setuju dengan rencana penjualan tersebut?

Saya setuju banget. Buat apa diper­tahankan kalau memang besaran sa­hamnya cuma segitu. Jumlahnya tidak signifikan buat PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Saya dan kawan-kawan di Fraksi Gerindra setuju kalau Pak Anies mau jual itu saham, kami appreciate-lah.

Apalagi, waktu kampanye, Pak Anies juga menyampaikan, bahwa dia akan menjual saham Pemprov DKI yang ada di perusahaan bir. Saham bir juga tidak baik buat warga Jakarta. Warga Jakarta kan banyak yang Muslim, dan uang yang digunakan untuk kepemilikan saham, itu kan uang rakyat. Bukan uang Gubernur, bukan uang DPRD DKI.

Masak sih duit umat Muslim juga diinvestasikan ke situ, kemudian hasilnya juga tidak memuaskan, tetapi tetap dipertahankan. Menurut saya, lebih baik dijual saja, selesai persoalannya sudah.

Tapi kan dengan adanya saham itu, Pemprov DKI dapat pemasukan?

Iya memang dapat, saya lupa berapa dapatnya. Tapi, saya kira jumlah­nya tidak signifikan. Kalau cuma sedikit, buat apa dipertahankan? Kan bisa dialihkan ke investasi yang lain. Lebih baik berinvestasi ke yang bisa mensejahterakan masyarakat. Entah nanti digunakan buat investasi apa, yang penting buat warga Jakarta.

Jika saham ini menguntungkan, bukankah keuntungannya bisa digunakan untuk warga ?

Yang namanya minuman keras, rasanya tabu juga, karena DKI mayoritas Muslim. Kita tidak boleh menutup mata, bahwa yang diinvestasikan ke situ juga uang rakyat. Itu yang harus dipahami teman-teman semua.

Berarti lebih baik saham itu di­jual, lalu dananya diinvestasikan ke tempat lain ya ?

Iya, misalnya diinvestasikan untuk bisa membantu, dan menjaga stabili­tas bahan pokok bagi warga Jakarta. Kalau dijual, sebetulnya kecil itu nilainya, cuma Rp 1 triliun, kalau tak salah terakhir itu. Artinya memang enggak signifikan, jadi lebih baik di­investasikan kepada yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti un­tuk menstabilkan harga bahan pokok. Supaya beban masyarakat jadi lebih ringan.

Kalau tidak percaya, coba saja lihat harga saham DLTA di bursa efek. Silahkan dilihat, sejak dia go public sampai sekarang ini, ratingnya berapa? Harga fit offer-nya berapa di situ? Kan kelihatan di sana fluktuasi harga sahamnya.

Kabarnya, pendapatan dari sana itu lumayan menguntungkan, yaitu Rp 50 miliar per tahun. Bagaimana itu?

Tidak ada itu, menguntungkan dari mana. Dari dulu, dari zamannya Pak Fauzi Bowo. Saham itu tidak men­guntungkan kok. Jadi saya rasa, itu lepas sajalah. Kalau mau dikaji lebih jauh, ya silahkan lihat di bursa efek.

Harga sahamnya berapa, perputarannya seperti apa, sejak listing hingga sekarang dia turun atau naik, dan sebagainya. Tapi, dilihat dari nilai jualnya yang cuma Rp 1 triliun, sudahlah jual saja, dari pada banyak mudaratnya.

Tapi, penolakan rencana pen­jualan ini, cukup kencang ya?

Soal adanya penolakan, saya rasa tidak perlu dipikirkan. Wajarlah ka­lau Pak Anies tidak disetujui Ketua DPRD DKI. Apalagi, baru Ketua DPRD DKI yang ngomong, belum anggota Dewan lainnya. Kalau me­mang tidak disetujui wakil rakyat misalnya, kan imbasnya kepada kita juga. Kami yang akan dirugikan.

Karena itu, Fraksi Gerindra, setuju kalau memang Pemprov DKI mau jual saham ini. Fraksi Gerindra men­dukung sekali rencana tersebut.

Tapi, Fraksi Nasdem kelihatan­nya juga menolak tuh...

Belum ada komentar penolakan, setahu saya. Coba dipastikan dulu ke Fraksi Nasdem, supaya tidak salah. Setuju atau tidak setuju, itu kan harus dikonfirmasi lebih lanjut.

Bagaimana Fraksi PDIP menang­gapi rencana Gubernur menjual saham bir?

Soal penjualan aset milik Pemprov DKI, berarti asetnya warga Jakarta. Maka, kami sebagai wakil rakyat mesti melihat hasil kajiannya terlebih dahulu dari gubernur.

Belum ada kajian bersama den­gan DPRD DKI ?

Iya, belum ada. Jadi, kita diminta persetujuan atas rencana penjualan saham bir, bukan disodorkan hasil kajiannya.

Anda ingin melihat kajiannya terlebih dahulu?

Iya, kita maunya melihat kajiannya terlebih dahulu. Ini kan perusahaan sudah puluhan tahun, ini perusahaan daerah yang cukup tua dan menurut pandangan fraksi PDI Perjuangan, ini termasuk kategori BUMD yang sehat.

Ketika ada BUMD yang mau dijual, berarti tanda tanya, begitu loh. Ini apa yang mau dilakukan Gubernur. Jangan-jangan karena ini perusahaan yang menguntungkan, maka dijual ke swasta ? Kan bahaya juga kalau gitu.

Jika dari sudut pandang halal atau haram?

Kalau bicaranya Pak Anies, ini kan barang haram. Kalau misalnya jalan pikiran Pak Anies bir itu barang haram, maka seluruh produk atau sahamnya itu bukan hanya dijual, tetapi itu harus ditutup. Ini ada kon­sekuensinya, ya ditutup, masa dijual? Ini kalau misalnya bicara dari sudut halal-haram. Kalau ini soal halal-haram, kita minta juga agar Bank DKI ditutup, kan Bank DKI itu riba. Kan tak seperti itu.

Maunya Anda bagaimana?

Jadi maksud saya, ayolah kita duduk bareng. Kita lihat dulu kajian­nya seperti apa. Kajian akademisnya seperti apa untuk meyakinkan ke­pada Dewan, bahwa ini layak untuk dijual.

Apa sudah ada rencana mengadakan pertemuan agar polemik ini bisa dibahas bersama?

Belum ada, namun nanti kita dor­ong pimpinan Dewan agar bisa men­gadakan rapat bersama untuk melihat kajian rencana Pemprov untuk men­jual aset itu.

Apakah Anda melihat ini sebuah upaya menepati janji kampanye semata?

Boleh dia menuruti atau mene­pati janji politiknya, tetapi jangan mengorbankan rakyat Jakarta dong. Memang tuntutan kita dari Fraksi PDI Perjuangan, kalau alasannya halal haram, maka caranya bukan dijual, tetapi ditutup.

Kalau ditutup, apakah tidak akan muncul masalah lain?

Kalau mau ditutup, itu semua berdasarkan kajian. Kalau mau di­jual atau ditutup, harus persetujuan DPRD, karena itu kan barangnya Pemprov. Tetapi kalau Pak Anies bicaranya halal haram, kita tidak mau mendapatkan pendapatan asli daerah dari barang haram, ya sudah tutup saja. Bukan dijual. Bank DKI tutup saja sekalian, kan begitu.

Sejauh ini, saham bir menguntungkan sebesar apa untuk Jakarta?

Ini kan menjadi PAD-nya Pemprov DKI. Salah satunya kan keuntungan dari BUMD yang kita miliki. Salah satu pendapatan daerah kita adalah hasil keuntungan dari BUMD yang kita miliki, berarti ini menyumbang cu­kup lumayan besar. Kalau dibanding­kan dengan BUMN lain, ini termasuk perusahaan yang ralatif sehat.

Jadi, menurut Anda tidak ada alasan yang kuat untuk menjual saham bir ini?

Kita belum tahu. Ya maksudnya itu, karena kita belum tahu kajiannya. Kita bisa yakin kalau sudah mendapat hasil kajian dari Pemprov DKI atas niat menjual saham itu.

Kalau kajiannya jelas?

Kenapa tidak, tidak ada soal. Tetapi kan kita harus melihat kajiannya dulu. Kalau kajiannya belum jelas, pasti ditolaklah. Tetapi, Pak Gubernur tak boleh menghadapkan DPRD dengan rakyat. Sekarang, Pak Gubernur menghadapkan DPRD dengan rakyat, seolah-olah DPRD tidak setuju den­gan penjualan barang haram, kan begitu yang terjadi. Tidak boleh Gubernur seperti itu.

Mestinya seperti apa?

DPRD kan wakil rakyat, kita mesti dengar, mesti lihat apa alasan Pemprov menjual saham itu. Saya tidak mau anggota Dewan sekarang digugat anak cucu kita. Kita tidak mau sep­erti itu, menjual aset. Sekalipun kita setuju untuk jual, kita harus paham betul jalan pikiran Pak Gubernur, kenapa menjual barang itu.

Kalau tidak pun, kita punya alasan yang kuat untuk tidak menyetujui usu­lan penjualan itu.Jadi ilmiah, bukan sekadar suudzon. Kalau sekarang, Pak Gubernur terkesan suudzon kepada DPRD. Tidak boleh seperti itu Pak Gubernur. (rmol)