Belum juga selesai kasus dugaan korpuspi RS Sumber Waras dan Reklamasi di pesisir teluk Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali diterpa isu miring. Ia dituduh mengemplang dana bantuan CSR perusahaan yang masuk ke Yayasan Ahok Center.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima bantuan corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perushaan dikritik DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini legislator DKI itu menilai, bantuan CSR dilakukan terselubung dan tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwicaksana mengatakan, bantuan CSR yang sejauh ini telah diterima Pemprov DKI seperti contoh pembangunan RPTRA sejatinya dapat dibiayai dari APBD DKI.
“Kenapa CSR itu mengarah pada sektor atau program yang bisa dibiayai APBD, kenapa tidak diperuntukan kepada sektor yang sulit dibiayai APBD yang juga bisa berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Sani sapaan karibnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4).
Seperti halnya, sambung dia, bantuan CSR disalurkan langsung kepada warga korban penggusuran. Dengan membiayai sewa rusun selama tiga tahun pertama kepada warga menggunakan bantuan CSR, kata Sani, jauh lebih bermanfaat ketimbang membangun taman dan sebagainya.
“Jadi Pemprov disarankan punya arah yang jelas, sehingga CSR yang ingin menyalurkan ke pemerintah bisa lebih tepat,” terang politisi PKS itu.
Sebelumnya, kritikan serupa juga disampaikan Anggota Komisi Pembanguna DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman. Dia mengatakan, bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok lebih layak disebut sebagai sumbangan bukan bantuan CSR.
Sebab, kata dia, ada beberapa ketentuan yang melegalkan perusahaan memberikan CSR kepada masyarakat serta pemerintah. Aturan itu pun kata dia tertuang dalam Undang-Undang perusahaan. “Nah kalau di DKI ini tidak bisa dikatakan CSR, tapi sebagai sumbangan,” terang Prabowo.
Terlebih, sambung dia, sewajarnya CSR dilakukan sesuai dengan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. “Seumpama perusahaan itu berlokasi di Lampung ya CSR yang diberikan di Lampung saja. Nah kalau di Pemda DKI ini yang dikelola tidak ada. Jadi saya katakan itu sumbangan bukan CSR,” terang politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengungkapkan Ahok mendirikan Ahok Center sejak tahun 2012. Anehnya, yayasan tersebut kini sudah mengantongi dana hingga triliunan rupiah. Diduga, Ahok memanfaatkan pengaruh dari jabatannya, sehingga dana sebesar itu mengalir ke yayasan tersebut.
Karena itu politikus dari Partai Gerindra tersebut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap keuangan Ahok Center.
Capai Hingga Triliunan Rupiah
Dana bantuan CSR dari perusahaan disinyalir mengalir ke Yayasan Ahok Center yang didirikan Ahok pada 2012 sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.
Isu bahwa Ahok memiliki yayasan bernama Ahok Center yang memiliki dana hingga triliunan rupiah tampaknya mulai tercium banyak pihak. Salah satu yang mensinyalir adanya aliran dana triliunan tersebut adalah Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi.
“Kenapa (pengembang) itu ngasihnya ke Ahok Center, dan kenapa dana CSR (corporate social responsibility, red) masuk ke Ahok Center? Ini kan penting untuk dicari tahu terlebih dahulu. Untuk mengungkap kebenaran masalah itu, lebih baik DPRD mengundang BPKP melakukan audit investigasi,” ujarnya.
Menurut Uchok, sikap mengundang BPKP jauh lebih tepat, daripada DPRD hanya sekadar mewacanakan persoalan tersebut. Langkah ini menurutnya dapat membuka persoalan menjadi terang benerang. Apakah benar dana diperoleh karena memanfaatkan Ahok, atau dengan cara-cara yang diperbolehkan menurut ketentuan undang-undang.
“Jadi saya kira DPRD perlu segera mengundang BPKP dan melakukan audit. Ini lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya Ahok sempat membantah kalau dirinya membentuk Ahok Center. Cari saja di seluruh dunia, tidak ada itu Ahok Center. Saya bersih,” kata Ahok, kala itu.
Ahok mengklarifikasi bahwa Ahok Center tersebut merupakan buatan pendukungnya untuk menyalurkan bantuan sejumlah pengusaha kepada masyarakat korban banjir secara langsung. ?Hal itu dilakukan oleh para relawan, supaya bantuan kepada warga bisa tepat sasaran.
“Itu (Ahok Center) cuma relawan yang saking semangat ngawasin CSR ke rusun saat banjir, (itu) sampai nggak barangnya? Si pengusaha langsung bantu penghuni rusun, karena takut dicuri (bantuannya),” ujarnya.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, nama Ahok Center itu adalah bikinan relawan. Namun dalam perjalanannya, ternyata dicatat oleh Dinas Perumahan sebagai mitra Ahok Center.
“Karena di lapangan yang suka ngawasin itu Ahok Center. Hal itu sudah diaudit BPK kok. BPK nyatakan semua (bantuan) diterima oleh warga rusun. Semua sudah beres,” tegas Ahok.
Ahok Didesak Periksa Kejiwaan
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disarankan untuk memeriksakan kesehatan jiwanya ke psikiater karena kebiasan memaki di sebarang tempat yang tidak terkendali.
“Dia musti pergi ke dokter jiwa, psikiater, karena ada problem. Bukan demi publik, demi kesehatan mental dia di masa depan,” kata pengamat politik Universtas Indonesia (UI) Rocky Gerung saat diwawancara sebuah stasiun TV swasta, Rabu (27/4).
Menurut dosen pada Fakultas Ilmu Budaya itu, kegemaran Ahok marah-marah di depan publik sangat buruk bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. Bahkan, kebiasaan ini menular hingga ke tingkat lurah di DKI, yang mulai mudah memarahi bawahan.
“Kita ada dalam satu jebakan. Karena tidak ada alternatif, maka kita bergerombol di sekitar mentalitas Ahok itu. Itu bagi saya, bukan sekadar bahaya, tapi pedagogy yang buruk bagi demokrasi,” katanya.
Rocky juga mengkhawatirkan popularitas Ahok yang tetap tinggi meskipun dinilai sering melontarkan makian yang tidak pantas di depan umum.
“Bagi saya, digabung pun seluruh pentantang Ahok, dia pasti menang itu ahok itu. Oleh karena itu, tidak boleh mengijinkan Ahok menang dengan mengumpulkan pendukung yang, sebut saja pendukung fanatik itu. Ia musti didukung dengan akal sehat,” katanya.
Rocky menyarankan supaya Ahok menggunakan bahasa-bahasa metaforis jika harus menyerang orang, bukan dengan bahasa otot.(RBN/DRI)
http://korannonstop.com/2016/04/gubernur-ahok-ngemplang-dana-bantuan-perusahaan/