Setidaknya ada 4 Isu penting seperti, kereta cepat Jakarta-Bandung, Reklamasi Teluk Jakarta dan Proses Ambil alih oleh Pemerintah dan Kasus Sumber Waras, menjadi Indikasi kuatnya cengkraman Para Cukong untuk mengendalikan Jokowi dan Ahok sebagai biduk mereka dalam percaturan Politik dan Ekonomi dalam skala nasional.
Ahok belum tersentuh tipikor meski bukti-bukti cukup kuat di Kasus Sumber Waras, maupun pemberian izin oleh Ahok terhadap Reklamasi Teluk Jakarta, meski dari sisi aturan, Hukum dan perundangan akhirnya di moratorium dan diambil alih oleh Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga seolah lolos dari Kasus yg sedang diperiksa KPK yang diawali dari Suap Reklamasi untuk Raperda yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi dan Presdir Podomoro, Ariesman Wijaya dan Pencekalan terhadap Bos Agung Sedayu Group dan Sunny yang dianggap sebagai staff pribadi Ahok, bisa mengarah kepada upaya penyelamatan oleh Istana.
Kwik Kian Gie pernah menantang PDIP tentangan dukungan 9 Naga di belakang Jokowi, sampai detik ini tidak ada bantahan, maka tudingan Pak Kwik itu dianggap sebagai sebuah Kebenaran. Sehingga sepakat terjang Para Naga atau khas Cukong dan Taipan-taipan itu pun makin terasa dalam cengkraman kekuatan Ekonomi dan Politik secara Nasional, bahkan Penegakkan Hukum pun bisa lemah bila sudah bersentuhan dengan mereka.
Seperti pada pemeriksaan KPK terhadap Kasus Suap Reklamasi. Nampak sekali upaya penyelamatan itu di lakukan, KPKpun bisa tidak berdaya dibuatnya. Artinya kalau Reklamasi ini sudah diambil Istana, lalu apa guna lagi proses yang ada di KPK ? Karena Istana mau melakukan Pembenahan Hukum dan Aturan dengan memerintahkan kepada Bapennas untuk melakukan kajian selama 6 bulan atas Kasus Reklamasi ini, maka perlu mengambil alih.
Terasa betul ada semacam campur tangan yang kuat terhadap Kasus Ahok di Sumber Waras, maupun Reklamasi Teluk Jakarta ini, sehingga Ahok menjadi manusia yang bebas melakukan apa saja yg dia mau. Toh Jokowi akan selalu bersedia untuk melindungi dan menyelamatkannya.
Diantaranya bisa ditebak bahwa ada kekuatan Cukong-cukong dan Taipan sebagai mana yang pernah diungkap Pak Kwik itu memang sedang berada dibalik semua permainan ini. Sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mengendalikan Negara ini cukup dengan mengendalikan Jokowi, hal-hal yg tidak mungkin pun pasti bisa dilakukan. Dan semuanya pasti ada sebuah skenario besar yg sudah di susun dan sedang dimainkan.
Semisal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, apapun perlawan dari Publik dengan sejumlah argumen yang kuat, Jokowi Pasang badan menabrak semua aturan dan birokrasi yang ada, dan semua itu hanya teriakan di gurun pasir belaka. Dapat diraba, apa yg sdh di mau cukong2 dan Taipan2, Jokowi tidak bisa mengelak.
Contoh lain, misalnya soal Grab, meski belum memiliki izin sebagai mana lazim nya angkutan umum, toh tetap beroperasi karena di belakang nya ada konglomerat kuat, James Riyadi Pemilik Lippo Group. Dengan demikian, Jokowi sebagai Kepala Negara pun bisa tidak berkutik, malah menyerah pada keinginan mereka.
Sehingga dapat disimpulkan dengan menjadikan Jokowi Ahok sebagai ujung tombak, maka rencana-rencana Besar Para Cukong itu bisa berjalan dengan mulus.
Padahal Soal Reklamasi misalnya, ada UU nomor 17 tahun 2016 yang baru disahkan oleh DPRRI pada tgl 14 April 2016 dan oleh Pemerintah telah dimasukkan kedalam lembaran Negara nomor 68 tahun 2016 secara tegas dinyatakan pada Pasal 25 terkait ”Jaminan kepastian Usaha ”
Diantaranya :
Mewajibkan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan ruangnya untuk memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya ikan kecil dan Petambak Garam Kecil. Sehingg apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok soal Reklamasi yang sedang menjadi Isu popular sekarang ini, jelas menabrak UU no 17 yang Baru di sahkan tersebut.
Lalu Publik bertanya, Jokowi dan Ahok ini sebagai Presiden dan Gubernur Ibu Kota Negara melayani siapa ? Pelayan Rakyat atau Pelayan Cukong ? (ma)