Jokowi terlihat sudah tidak percaya lagi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Salah satu indikasinya, Jokowi akan membentuk tim intelijen tax amnesty di luar koordinasi Sri Mulyani.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (10/08). “Jika Jokowi mau membentuk tim intelijen tax amnesty, itu harus jelas. Unsurnya dari mana saja, kriterianya apa? Ini berbeda dengan tim yang dibentuk Sri Mulyani. Tim ini jelas, termasuk laporannya. Nampaknya Jokowi sudah tak percaya dan mau menyingkirkan Sri Mulyani,” kata Muhammad Huda.
Menurut Huda, rencana pembentukan tim intelijen tax amnesty justru menunjukkan bahwa Jokowi tidak paham kehidupan bernegara. “Dalam hidup bernegara, ada struktur dan sistemnya. Ini Jokowi buat sendiri, belum lagi dananya dari mana?” papar Huda.
Huda pun meminta DPR mempertanyakan rencana Presiden Jokowi membuat intelijen tax amnesty sendiri. “Panggil dulu Sri Mulyani, kemudian Presiden Jokowi. Ini juga menyangkut anggaran dan personilnya,” jelas Huda.
Sebelumnya, pada acara sosialisasi tax amnesty di Semarang, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya yang akan langsung mengawasi pelaksanaan tax amnesty.
“Pelaksanaan tax amnesty akan saya awasi sendiri. Saya sudah bentuk intelijen, BPKP, task force saya bentuk. Meski Menkeu (Sri Mulyani) punya sendiri, saya juga punya sendiri. Jangan ada yang berpikir saya tidak tahu,” ungkap Jokowi di Semarang (09/08) malam. (i)
Sri Mulyani Telanjangi Jokowi di Depan Rakyat
Ketegasan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran negara hingga Rp 133,3 triliun menjadi salah satu indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan negara.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (05/08). ” Jokowi itu yang penting terlihat besar dan ternama tanpa perhitungan yang cermat. Masuknya Sri Mulyani yang memangkas anggaran negara menelanjangi Jokowi yang ternyata salah dalam mengelola keuangan negara. Publik bisa menilai ini ‘kebodohan’ Jokowi,” tegas Huda.
Kata Huda, pernyataan Sri Mulyani bahwa kondisi ekonomi dalam keadaan yang tidak baik menunjukkan Presiden Jokowi tidak paham masalah ekonomi. “Selama ini Jokowi hanya pencitraan di media dan selalu ingin tampil di depan, tetapi tidak tahu masalah ekonomi,” tegas Huda.
Huda menegaskan, susunan anggaran negara maupun berbagai proyek infrastruktur ambisius ala Jokowi bisa gagal karena tanpa melihat keuangan negara. “Jokowi hanya mau kerja, kerja, kerja, tetapi tanpa melihat fakta. Jokowi itu kerja tidak cerdas,” papar Huda.
Menurut Huda, target penerimaan pajak yang dicanangkan Presiden Jokowi sangat tidak rasional. “Walaupun digenjot, jika kondisi ekonomi melemah, penerimaan pajak pun berkurang. Ini yang tidak dipikirkan Jokowi,” pungkas Huda.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi APBN Perubahan 2016. Meski baru menjabat sebagai Menkeu sejak Rabu (27/07), Sri sudah memutuskan merombak postur APBNP 2016 dengan memangkas belanja hingga Rp 133,3 triliun.
Keputusan Sri melakukan penyesuaian APBNP 2016 telah disampaikan dan disepakati dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden (03/08).(i2)