Menteri Komunikasi Rudiantara meminta masyarakat waspada dan memiliki kesadaran terhadap keamanan data pribadi mereka. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi pencurian dan penyalahgunaan identitas.
Rudiantara juga meminta agar masyarakat tak memberi data pribadi pada badan yang tak memiliki otoritas dan mengembangkan kebiasaan mengganti PIN dan password untuk setiap akun yang dimiliki.
Aparat penegak hukum diminta untuk menelusuri kabar bocornya data registrasi kartu seluler yang diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Semenetara itu...
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan penyalahgunaan data milik masyarakat sudah termasuk kategori pelanggaran hukum yang dapat dipidana.
"Kalau sampai ada penyalahgunaan (data) itu sudah memasuki wilayah wilayah hukum," tegas Agus di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).
Politisi Demokrat ini memandang kabar bocornya data itu perlu disikapi dengan serius. Hal tersebut tentu akan membuat masyarakat was-was akan data pribadinya yang mungkin saja disalahgunakan.
Menurut Agus, bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pihak Kemkominfo untuk dapat menjamin keamanan data. Keamanan data masyarakat adalah tanggungjawab penuh Kemkominfo.
"Aturannya tidak boleh ada penyalahgunaan di data tersebut tentunya Kemkominfo harus bertanggung jawab," tukasnya. (rmol)
Tanggapan BSSN
Sementara itu, terkait penyalahgunaan NIK dan KK ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai pihaknya akan melakuan pengamanan untuk memastikan tidak ada kebocoran data dari sisi sistem.
"Tentunya kami akan kembali pada sistem pengamanan negara jadi utamanya ketika data centernya yang digunakan untuk menabung semua data itu kita jaga dulu jangan sampai bisa diretas atau ditembus oleh siapa pun," kata Djoko Setiadi, Kepala BSSN saat ditemui di acara kampanye Hari Kebudayaan Keamanan Informasi di Jakarta, Rabu (7/3).
Jika terjadi kebocoran, Djoko meyakini bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah peretasan. Hal itu dinilainya sangat berbahaya terutama di masa menjelang tahun politik.
"Karena kemungkinan besar terjadinya kebocoran ini adalah karena terjadi peretasan-peretasan atau barangkali kebocoran-kebocoran yang saya sendiri juga belum tahun pasti sehingga diretasnya nggak kira-kira di luaran sana dan yang protes juga ribuan. Hal ini sangat berbahaya. Untuk itu, kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak," tuturnya. (cnn)