Pembangunan infrastruktur Joko Widodo tidak memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan bangkrutnya 37 ribu perusahan kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai kebijakan pemerintah untuk memperbesar porsi prusahaan kontraktor plat merah dalam proyek infrastrtur nasional patut dipartanyakan.
Menurutnya meski mendapat porsi besar, perusahan BUMN tidak menggandeng pihak swasta. Kontraktor BUMN malah melakukan kerjasama dengan pihak asing. Padahal tidak semua proyek yang dikerjakan oleh pihak asing terselesaikan. Contoh konkretnya menurut dia adalah proyek kereta API cepat yang belum ada satu rupiahpun dana investor China masuk ke dalam negeri.
"Lalu proyek LRT Bogor-Bekasi-Jakarta yang dikerjakan Adi karya sampai hari ini enggak laku ditawarkan ke investor untuk menanamkan dananya, karena memang tidak ekonomis waktu pengembalian investasinya. Lalu proyek 35 ribu megawatt juga banyak yang belum terealisasi," ketusnya.
Arief pun memperkirakan bahwa hingga tahun 2019 nanti, proyek 35 ribu megawatt tidak akan bisa rampung. Paling-paling kata dia yang rampung nantinya hanya 1000 megawatt.
"Selama ini proyek infrastruktur yang selesai diresmikan Joko Widodo itu proyek Infrastruktur program SBY yang sudah jalan dan selesai di era Joko Widodo. Jadi lihat saja program infrastruktur Joko Widodo akan banyak mangkrak nantinya," pungkas Arief.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rahmadi menyatakan kepada media pihaknya mengalami penurunan jumlah anggota Gapensi dari sebelumnya sekitar 80.000 menjadi 43.000 anggota. Penurunan jumlah anggota ini lantaran pemerintah hanya memberikan 45 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur kepada pihak swasta.
Di sisi lain pemerintah memberikan 65 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur kepada delapan kontraktor BUMN. (nes)