Bagi-bagi sembako Presiden Joko Widodo, dan pengadaan tas sembako senilai Rp 3 miliar yang ramai dibahas bermuatan politik jelang Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, bagi-bagi tas putih-merah yang berisi bantuan kepada masyarakat bisa dikategorikan sebagai bentuk kampanye.
"Itu bisa dikatakan salah satu bentuk kampanye. Tapi itulah keunggulan incumbent, bisa menggunakan APBN," kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/4).
Meski begitu, Ujang mengaku Bawaslu sebagai pihak pengawas yang berhak menilai, apakah pembagian sembako tersebut melanggar atau tidak.
"Yang bisa menilai melanggar atau tidak Bawaslu. Setahu saya Bawaslu meminta Jokowi menghentikan bagi-bagi sembako. Yang jelas APBN harus digunakan untuk rakyat," tandasnya.
Menurutnya, proses bagi-bagi sembako merupakan salah satu jurus yang dilakukan Jokowi agar kembali terpilih di Pilpres mendatang.
"Karena Jokowi sedang mengeluarkan semua jurus agar terpilih lagi di 2019, termasuk jurus bagi-bagi itu," tutup Ujang
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule sebelumnya mempertanyakan penggunaan APBN di balik pengadaan tas yang digunakan dalam aksi "Bantuan Langsung Lempar" yang ditenderkan oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan dana APBN.
Eks Relawan: Gagal Sejahterahkan Rakyat, Jokowi Tak Layak Dipertahankan
Kepemimpinan Jokowi tak lagi berpihak pada rakyat. Semua kebijakan yang dikeluarkan hanya menyengsarakan rakyat dan menggadaikan negara kepada bangsa asing.
Begitu dikatakan Kordinator Komunitas Relawan Sadar (KORSA), Amirullah Hidayat di Taman Ismail Marjuki (TIM), Jakarta (Sabtu, 21/4).
"Ini yang tidak kita terima, sebagai aktivis rakyat bertahun tahun yang hidup di basis, kita sangat paham kondisi situasi yang di hadapi rakyat saat ini, hidup nya makin menderita. Itu yang harus kita hentikan dengan menggagalkan Jokowi berkuasa kembali di periode kedua," tegasnya.
Selain Amirullah, ada sejumlah mantan relawan Jokowi dari tokoh-tokoh pergerakan rakyat, yakni Ricky Tamba; Majelis PRODEM, Syafti Hidayat; Anggota Rakyat Bersatu, Aries Sirait; Irwan Ranto Bakkara;Kay Ahmad dan Deny Ardiansyah.
Syafti Hidayat menjelaskan, Jokowi tak bisa lagi di pertahankan untuk berkuasa di periode kedua. Apabila itu terjadi, maka akan membawa kehancuran bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
Syafti dan kawan-kawan adalah pejuang kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Namun, dia kecewa karena Jokowi melanggar janji-janji kampanyenya kepada rakyat.
"Kita kecewa berat ketika berkuasa Jokowi tidak menjalankan program untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia, sehingga kami menyatakan keluar dari barisan pendukung Jokowi dan akan bekerja untuk menggagalkan Jokowi Pada Pilpres 2019," tandasnya. [ (rus) (sam) ]