Pengeluaran anggaran negara Rp 800 miliar oleh pemerintah untuk penyelenggaraan International Monetery Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting 2018 menuai kritik dan panen hujatan.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, serta keuangan negara yang masih defisit ditambah beban hidup masyatakat yang makin terhimpit, anggaran sebesar itu merupakan pemborosan.
"Tapi anggaran sebesar itu merupakan pemborosan. Adanya hajatan dengan biaya Rp 800 miliar merupakan hal yang absurd (konyol, red),” kata Mardani, Sabtu (5/5).
Dia berpendapat, saat pemerintahan Presiden Jokowi mencabut subsidi yang menyebabkan daya beli masyarakat terjun bebas, pengeluaran anggaran negara sebesar itu sangat naif.
Soal apakah ada dampak dari pertemuan itu terhadap perekonomian rill di tengah masyarakat, Mardani menyarankan untuk mengkonfirmasinya langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kendati begitu, Mardani berani menggaransikan bahwa IMF dan World Bank tidak terbukti sebagai institusi yang ramah pada negara berkembang. (sam)
KPK Dan BPK Harus Usut Dana Penyelenggaraan IMF-WB 2018
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum harus mengusut dana lebih dari Rp800 miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Annual Meeting 2018 yang akan digelar di Bali pada Oktober tahun ini.
Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar usai tasyakuran Milad 86 tahun Pemuda Muhammadiyah dan kick off Ekspedisi Kebangsaan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan tema "Menggembirakan Keberagaman, Memajukan Indonesia" di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, nomor 62, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5).
"Semua anggaran negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu dijalankan dan akuntabel, harus segera diaudit oleh BPK," jelasnya.
Tak hanya BPK, Cak Imin ini juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut andil.
"Iya (KPK juga), pasti semua harus turut terlibat di dalam melakukan audit dan keperluan transparansi," tandasnya. (sam)