Tahun tahun berbau politik selalu berhasil menghadirkan terobosan baru. Mendadak santri, mendadak peduli, mendadak gemar berbagi sudah menjadi aktivitas lumrah yang tak lagi dianggap tabu.
Bahkan wajib bagi gelintiran manusia yang merindukan tampuk kekuasaan di tangan. Jadi, jangan heran jika saat ini isu kemiskinan gencar dibooming kan.
Datanya pun laris dimanfaatkan oleh calon kepala daerah saat kampanye maupun debat terbuka. Selain di Jawa Tengah oleh Ganjar Pranowo - Sudirman Said, adu data juga dilakukan di Jawa Timur oleh Emil Dardak - Puti Guntur Soekarnoputri. (CNN 21/4).
Sayangnya, menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego, hasil bentukan data bisa berbeda tergantung pesanan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, barulah data tersebut diolah alias dibungkus sedemikian rupa untuk mencari titik lemah pasangan lain.
Padahal secara logika, akan lebih manusiawi dan berbobot andai saja fokus utama ada pada titik penyelesaian. Lagipula rakyat tidak butuh diingatkan akan kondisi ekonomi mereka.
Tapi mau bagaimana lagi? Ritme perpolitikan demokrasi memang menuntut hal demikian. Menjatuhkan lawan adalah strategi yang dianggap jitu untuk menunjukkan kapasitas diri sekaligus menarik simpati.
Dan begitu mayoritas suara rakyat berhasil dimenangkan, tidak menutup kemungkinan mereka akan berbalik arah. Loyalitasnya bukan lagi pada rakyat, tapi lebih condong pada konglomerat mengingat besarnya kebutuhan operasional selama masa kampanye menuntut adanya pengembalian modal.
Disamping itu, kesalahan struktural oleh negara dalam mengatur urusan rakyat adalah faktor yang memiliki pengaruh besar dalam menciptakan kemiskinan. Dan kesalahan ini terwujud dengan diterapkannya sistem kapitalisme, dimana liberalisasi hak milik dijadikan falsafah operasionalnya.
Oleh sebab itulah individu bisa memiliki sekaligus memanfaatkan properti umum yang menguasai hajat hidup orang banyak secara bebas. Akibatnya jelas, ketimpangan sosial tidak bisa dihindari karena akumulasi kekayaan hanya akan berputar di segelintir orang saja.
Parahnya, kapitalisme mengatur sedemikian rupa untuk mereduksi campur tangan negara di bidang sosial dan ekonomi. MEA yang diberlakukan mulai 31 Desember 2015 atau awal 2016 lalu adalah realisasi nyata dari konsep ini.
Tanpa memandang kapabilitas nya, rakyat dibiarkan berkompetisi di tengah tengah pasar bebas. Akhirnya, hukum rimba pun berlaku.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Jusuf Kalla seperti yang dilansir detikFinance 30/01/15 :
"Siapa yang menang adalah yang lebih baik. Siapa yang lebih cepat delivery-nya dan lebih murah barangnya,"
Sejatinya, kemiskinan merupakan suatu penyakit berbahaya yang bisa mengancam keimanan seseorang. Di negeri ini sendiri, sudah banyak kasus yang menceritakan terjadinya penggadaian agama karena himpitan ekonomi.
Bahkan tak jarang berujung pada tindak kejahatan/kriminalitas. Bahaya bahaya semacam inilah yang mendesak adanya upaya pengentasan secara serius dan terstruktur.
Tidak seperti pedoman kapitalisme yang cenderung individulis (menganggap kemiskinan adalah problem individu yang harus diselesaikan oleh individu pula), Islam justru mendorong individu untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan melalui pembayaran zakat, infaq, dan sadaqah.
Kaum fakir dan miskin yang masih memiliki kemampuan fisik pun akan didorong untuk lebih produktif, entah dengan penyediaan lapangan kerja atau bantuan modal untuk memulai usaha. Cara ini selain ampuh memandirikan rakyat, juga efektif mencegah mereka dari tindakan meminta minta.
Namun dari keduanya, peran negara lah yang pada akhirnya membawa perubahan besar. Kekuatan negara lebih dari mampu membendung kran kapitalis yang masih saja menyasar negara negara berkembang. Upaya ini tentu harus dilakukan mengingat penyebab kemiskinan ada pada kesalahan struktural, sehingga tuntutan penyelesaiannya pun harus dengan jalur yang sama.
Oleh : Maya A
Kiriman dari Media Oposisi