Partai Amanat Nasional (PAN) siap mendukung pencapresan Gubernur DKI Anies Baswedan di Pilpres 2019. Namun, untuk mewujudkan hal itu, Anies memerlukan koalisi partai untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.
"Kalau itu menjadi kesepakatan partai koalisi PAN siap, karena PAN enggak bisa mengusung sendiri, perlu ada partai lain supaya cukup 20% presidential threshold," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada kumparan, Kamis (5/7).
Yandri mengatakan, sebenarnya semua syarat untuk menjadi capres sudah dikantongi oleh Anies. Hanya saja, publik harus sedikit bersabar dan menunggu jawaban dan kesediaan Anies maju sebagai capres di 2019.
Tak hanya itu, kesepakatan partai-partai koalisi juga dibutuhkan untuk memperkuat pencapresan Anies.
"Syarat untuk menjadi capres sudah lengkap ada sama Anies tapi apakah beliau benar-benar maju tentu perlu kesedian Anies dan kesepakatan partai koalisi. Jadi tunggu saja perkembangannya," tuturnya.
Sementara itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya tidak akan keberatan apabila Anies memutuskan maju sebagai capres. Meski baru terpilih dan menjabat sebagai Gubernur DKI, tak ada halangan untuk Anies mencoba peruntungannya di Pilpres 2019.
"PAN tidak berkeberatan dan mengapresiasi jika Mas Anies bersedia maju capres. Mas Anies memiliki integritas, kapasitas, dan visi," ungkap Viva Yoga ketika dihubungi terpisah.
Gerindra Tak Keberatan Anies Jadi Capres di 2019
Jelang pendaftaran capres-cawapres, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Gubernur DKI Anies Baswedan tampak semakin mesra. Keduanya menghadiri beberapa kegiatan bersama dalam satu mobil.
Berbagai spekulasi merebak, JK disebut-sebut sedang bermanuver untuk mendorong Anies maju di Pilpres 2019.
Merespons hal itu, Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro mengaku tak risau. Sebaliknya, ia meminta agar kemesraan itu tak terlalu didramatisir.
"Gerindra melihatnya biasa-biasa aja enggak ada masalah, mau diajak semobil 4 kali sehari itu enggak masalah, mau makan malam 4 kali juga begitu, jangan terlalu didramatisir," ujar Nizar ketika dihubungi, Kamis (5/7).
Terkait adanya 'skenario' mencapreskan Anies, Nizar mengatakan bahwa sejatinya setiap warga negara memiliki hak untuk dicalonkan. Hanya saja, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti dukungan partai politik. Karena itu, ia balik bertanya apakah Anies telah memiliki partai pengusung untuk menjadi kendaraan politiknya di 2019?
"Apakah (pencapresan Anies) itu merugikan Gerindra, enggak. Tanyakan ke Pak Anies maju lewat mana, tanyakan ke Pak JK mau maju dari mana atau tanya ke parpol. Kalau tanya ke Gerindra, tidak berkeberatan sama sekali," kata Anggota DPR F-Gerindra ini.
Menurut Nizar, sudah sewajarnya Anies mendampingi JK ke berbagai kegiatan. Karena tak bisa dipungkiri hal itu juga menjadi salah tugas Gubernur untuk membahas masalah-masalah nasional bersama Wapres.
Sebelumnya, Anies dan JK terhitung sudah 4 kali semobil. Pertama, semobil pada 18 Oktober 2017. Saat itu, Anies mengantar JK ke Bandara Halim Perdanakusumah. JK saat itu akan menghadiri KTT di Turki. Kedua, JK mengantar Anies ke Balai Kota dengan menggunakan mobil RI-2 pada jumat (29/6) yang lalu. Saat itu, keduanya baru saja meninjau venue persiapan Asian Games di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.
Dari pengakuan Anies, JK yang meminta agar ia menumpang di mobil politikus senior Golkar tersebut. Sebab, lokasi kantor dari kedua pejabat itu bersebelahan. Anies juga mengatakan, tak ada obrolan politik yang dibahas selama ia berada di mobil JK (kumparan)