Ketika negara diurus pengusaha berlatarbelakang pedagang, calo dan makelar, negara jadi berubah fungsi menjadi pelayan pengusaha untuk mengeruk uang rakyat.
“Pemerintah juga berubah fungsi menjadi notaris untuk mensahkan perjanjian bisnis antara negara dengan pebisnis,” kata pengamat ekonomi politik, Salamuddin Daeng, Senin (26/10).
Sehingga, ia mengemukakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang dibuat, bukan cara berfikir pengurus negara. Tapi cara berfikir kontraktor proyek pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan proyek.
Karena itu, ia melihat RAPBN 2016 yang seharusnya merancang agenda dan program strategis negara dalam rangka pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan ekonomi, malah dirancang untuk lapak-lapak proyek untuk dibagi-bagikan.
Membaca draft RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah, menurut Salamuddin, sebagian besar berisikan daftar mega proyek seperti listrik 35 ribu megawatt, kereta cepat Jakarta Bandung, mega proyek tol, pelabuhan dan bandara dan lain sebagainya.
Nantinya proyek tersebut dibagi-bagikan pengerjaan dan kemudian penguasaanya oleh para pengusaha di sekeliling pemerintah.
Selanjutnya pengusaha menggunakan legitimasi negara untuk menjual proyek-proyek itu ke asing, baik untuk mendapatkan utang maupun modal asing.
Bahkan di dalam RAPBN 2016 ini negara menjamin penuh dan memastikan proyek tersebut tetap untung. “RAPBN 2016 juga menjamin proyek tersebut atas segala bentuk resiko yang timbul,” tandasnya.
Bahkan, ia mengungkap jika terjadi sesuatu dengan proyek tersebut, negara akan mengganti seluruh kerugian kepada investor.
Menjadi pertanyaan darimana negara mendapatkan uang untuk menanggung semua itu? Salamuddin melihat RAPBN 2016 merancang kenaikan pajak dan cukai berlipat ganda.
Selain itu, RAPBN 2016 juga merancang kenaikan utang pemerintah, baik melalui penerbitan Surat Utang Negara dan pinjaman langsung luar negeri. Tahun 2016 nanti target utang naik berlipat ganda, dan kenaikan tersebut belum pernah terjadi dalam masa sebelumnya.
Menurutnya, pedagang, calo dan makelar proyek di sekeliling penguasa berhasil mengubah belanja negara menjadi belanja pribadi. Dan mengubah strategi bernegara menjadi perjanjian kontrak antara pemerintah dengan para pedagang, calo dan makelar proyek. [pk]