Pemda DKI baru akan mengembalikan kerugian negara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker itu sudah disiapkan.
"Sudah ada mekanisme penganggarannya dan diusulkan melalui perjanjian PKBU bersama badan usaha milik pemerintah dan tanpa didanai APBD. Itu sudah kita rapatkan dua kali. Semuanya sudah disusun, tinggal desainnya seperti apa," kata Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.
Sebelumnya, BPK RI mengizinkan DKI Jakarta melanjutkan pembangunan di lahan tersebut. Hanya saja Pemprov DKI tetap harus mengganti rugi kepada negara terkait pembelian lahan. Terkait hal ini, Djarot sudah setuju untuk membayar ganti rugi.
"Kami akan kirim surat kepada yayasan (Sumber Waras). Itu juga untuk memberikan jawaban, klarifikasi. Kalau betul merugikan negara ya harus dikembalikan prinsipnya," ujarnya.
Kasus pembelian RS Sumber Waras mulai mencuat saat hasil audit BPK DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam audit itu BPK Jakarta menilai, bahwa prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan.
Menurut BPK, harga lahan seluas 36.410 meter per segi yang dibeli Pemprov jauh lebih mahal dari harga nilai jual obyek pajak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp191,33 miliar. (viva)
Tulisan berikut ini diambil dari faceBook Iwan Piliang :
Menyembunyikan Kewarasan di Sumber Waras Sejarah peradaban kita di DKI Jakarta dalam tiga tahun ini memang dahsyat. Logika terbalik-balik jumpalitan mengaliri kehidupan. Era dimana Lurah ngelunjak ke Camat. Kebenaran jadi kebatilan, sebaliknya kebusukan kemulian.
Satu kasus saya verifikasi tuntas soal Sumber Waras. Berita terbaru Pemda DKI baru akan mengembalikan kerugian negara.
Saya hanya heran dengan sikap para Gubernur di 33 propinsi. Di mereka jika ada temuan BPK ngaco harus kembalikan Rp 500 juta saja kerugian uang negara lalu terbirit-birit. Ehhh temuan BPK kasus Sumber Waras harus kembalikan Rp 191 miliar tambun, Gubernur terindikasi bagian pelaku dimuliakan, disanjung dimahligaikan. Boro-boro pidananya diproses.
Para Gubernur propinsi lain menikmati ketidak-adilan ini sebagai penonton takzim. Mereka mungkin ikut enjoy. Jika saya gubernur sudah pasti saya galamg mosi tak percaya kepada pemerintah pusat. Norak kali ranah kebenaran diputar-balikkan.
Jika hari ini Jarot, Gubernur hitungan bulan DKI, mau mengembalikan kerugian negara dengan alasan mau meneruskan pembangunan rumah sakit, jika niatnya emang bangun rumah sakit, kerugian uang negara negara riil hampir Rp 800 miliar itu sejatinya sudah bisa memberdirikan bangunan kelas hotel bintang lima di Jl. Sudirman Jakarta, sejak dua tahun lalu.
Ada banyak tanah Pemda DKI tanpa beli lahan Sumber Waras dengan cara terindikasi mengakali lokasi, agar bisa mark up NJOP. Di sebelah kantor BPK DKI, Jl. MT Haryono, sudah lama lebih 2 hektar lahan Pemda DKI nganggur.
Saya sih berharap sebelum tuntas kasus Sumber Waras ini ke akarnya, sebaiknya warga DKI tolak pembangunan rumah sakit dilokasi lahan Sumber Waras.
Penuntasannya? KPK sudah angkat tangan. Para pimpinan di lembaga anti rasuah yang dipilih oleh DPR ini terindikasi tajam duduk karena peran partai dan kekuasaan. Wajar KPK menyerah.
Pada kasus Sumber Waras jika ditelisik mereka terindikasi, melibatkan nama Jan Darmadi, Kartini Mulyadi. Dari segi Pemda ada Ahok dan bukan mustahil Jokowi, yang pernah jadi gubernur. Ahok pernah bilang kalau bukan karena pemgembang Jokowi tak jadi presiden.
Jan Darmadi salah satu pengembang. Ia pendana kedua Partai Nasdem. Kini ia salah satu anggota Dewan Penasehat Presiden. Bapak Jokowi, kita tahu kini presiden.
Ahok kita pahami dimahligaikan kemuliaannya seakan malaikat tanpa cacad, bahkan opini disosialisasikan ke jagad raya ia Mr. Clean, hebat membangun DKI Jakarta, seakan tiada duanya. Jika dalam kepemimpinan, Lurah menjadi ngelunjak ke Camat, sistem administrasi kini ngacak, belum lagi dana non budgeter lain berantakan: apakah ini yang disebut piawai prestasi itu di Pemda DKI Jakarta?
Kerusakan di DKI Jakarta itu, tampaknya ingin dialiri ke Pusat dengan Presiden Jokowi sukses di Parlemen memaksakan Presidential Threshold 20%. Pimpinan sidangnya pun di DPR seorang TSK korupsi mega-angka.
Sejatinya wajar KPK angkat tangan. Karena kewarasan sudah disembunyikan sumbernya di lubuk hati para pemimpin, termasuk di lubuk hati media mainstream dan para buzzer, selama ini telah membalik kebenaran.