Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.
Dalam demokrasi, bicara politik adalah manuver untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Tak ada batasan halal haram, karena demokrasi adalah anak kandung sekulerisme. Rambu-rambu syariat tak perlu dilihat. Karena ini urusan dunia maka Tuhan tak perlu ikut campur.
Dalam demokrasi pun penting membangun citra demi menggaet suara. Bahkan untuk membangun politik pencitraan ada dana khusus yang dialokasikan.
Mengenal Konsultan Pencitraan di Indonesia
Era politik kemasan ini menjadi ladang bisnis baru bagi sejumlah konsultan pencitraan. Rizal Mallarangeng adalah pendiri perusahaan konsultan strategi dan politik Foxindonesia contohnya.
Hotline Advertising, misalnya, melayani proyek pencitraan dari hulu sampai hilir, mulai dari pemetaan kelemahan dan kekuatan klien, perumusan konsep iklan, pembuatan tag line (slogan), pembuatan materi iklan, penempatan iklan di media, manajemen isu, hingga pengaturan acara klien.
Chief Executive Officer (CEO) Hotline Advertising Subiakto Priosoedarsono mengatakan, pihaknya terjun ke bisnis ini setelah menangani pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla tahun 2004. Hotline membuatkan konsep iklan dan mengeksekusinya hingga mengatur kegiatan pasangan itu.
Foxindonesia yang baru berdiri juga memberikan layanan yang kurang lebih sama. Ketika menangani pencitraan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir, calon gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, pasangan cagub/cawagub Jawa Timur Soekarwo-Syaifullah Yusuf, dan iklan beberapa politikus lain.
Ada lagi pemain besar lain, yakni Lingkaran Survei Indonesia yang dipimpin Denny JA. Perusahaan ini memberikan layanan mulai dari survei opini publik, mobilisasi opini, pembentukan citra, hingga pembuatan konsep iklan. Sejumlah politikus yang pernah menggunakan jasa LSI untuk pencitraan antara lain Wiranto, Fauzi Bowo, dan I Made Mangku Pastika.
Maka dalam politik demokrasi, polesan luar itu penting untuk menjadikan calon penguasa terkenal. Belum lagi untuk biaya kampanye lainnya. Mulai dari kaos, sembako hingga iklan di tv yang mencapai milyaran tarifnya.
Obral janji jadi bumbu penyedap. Jika belum terlaksana saat sudah duduk di kursi kuasa, maka semua data diolah bahkan kebohongan pun dilakukan.
Perang antar pendukung mengelu-elukan calon penguasa dilakukan. Hingga yang paling keji berupa nyinyiran, ejekan kepada personal pun tak jadi soal. Akhlaq tak lagi ada. Semua dilakukan untuk memperebutkan kue kekuasaan.
Energi, emosi rakyat habis dimainkan. Padahal problem sistemik negeri ini bukan sekedar masalah sosok yang harusnya jadi soalan.
Terlebih dengan software ideologi apa sang penguasa menjalankan mandat kekuasaan. Jika sekuler demokrasi kapitalis masih jadi software nya, maka meski berganti muka penguasa niscaya tak ada beda. Siap-siap gigit jari lagi untuk kesekian kalinya !
Cuplikan dari berita "Slogan antikorupsi Demokrat hanya bualan"
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Partai Demokrat sebagai partai politik terbanyak kedua yang terlibat kasus korupsi sepanjang 2012.
Ketua Pusat Studi Pancasila dari Universitas Pancasila Yudi Latif menilai, tagline antikorupsi partai berlogo Mercy itu hanya sebuah bualan dan tidak terbukti.
"Ya pertama janji-janjinya berantas korupsi ternyata tidak terbukti. Kedua Demokrat sebagai partai pemerintah tentu saja mencerminkan kalau pemerintah dalam platform andalannya memasukkan pemberantasan korupsi sebagai andalannya tetapi dalam partainya tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi tentu saja akan jadi bulan-bulanan perhatian," terang Yudi Latif di Hotel Grand Aliya Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12).
Menurutnya, dalam setiap iklannya Partai Demokrat selalu menyatakan 'Katakan tidak pada korupsi'. Namun, hal itu tidak terbukti. Dampaknya, publik akan memberikan penilaian negatif terhadap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. (Sumber lengkapnya klik disini)
Dari berbagai sumber internet yang dirangkum.